JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat industri, mengembangkan pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan posisi Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Indonesia Timur.
Aspirasi itu disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri memaparkan sejumlah kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan pendukung industri dan investasi, penyediaan infrastruktur untuk kegiatan seni dan budaya, hingga pengembangan kawasan kepulauan dan wisata bahari.
Menurut Appi, letak geografis Makassar menjadi salah satu modal utama dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,04 persen, Makassar membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu memperkuat aktivitas usaha sekaligus membuka peluang pengembangan industri.
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.
Munafri menilai, pengembangan industri di Makassar perlu ditopang kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemberian insentif terhadap bahan baku yang masuk ke daerah untuk diproses menjadi produk industri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku usaha, termasuk industri garmen yang menghadapi tantangan biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” jelasnya.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, dukungan kebijakan industri menjadi bagian dari upaya memperluas kegiatan ekonomi yang selama ini bertumpu pada perdagangan dan jasa. Pengolahan bahan baku di daerah juga diharapkan membuka ruang bagi tumbuhnya industri turunan.
Selain industri, Munafri turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur penunjang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ia menjelaskan, Makassar kerap menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan fasilitas yang memadai untuk menampung kegiatan pertemuan, konferensi, pameran, serta pertunjukan seni dan budaya.
Menurutnya, ketersediaan gedung yang representatif dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pelaku seni dan budaya untuk menampilkan karya mereka.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujarnya.
Penguatan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung daya tarik Makassar sebagai destinasi kegiatan bisnis dan pariwisata. Kehadiran ruang pertunjukan yang memadai juga berpotensi memperluas kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan kegiatan dan produk mereka.
Potensi pariwisata Makassar, lanjut Munafri, tidak hanya terletak pada lokasi geografis dan wisata bahari, tetapi juga pada kekayaan kuliner atau gastronominya.
Ia turut menyoroti Pinisi yang telah tercatat sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Berangkat dari kekayaan budaya tersebut, Munafri berharap gastronomi Makassar juga mendapat dukungan untuk didaftarkan sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas pengenalan identitas kuliner Makassar di tingkat internasional sekaligus memperkuat keterkaitan sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Pengembangan gastronomi juga dapat menjadi bagian dari strategi promosi daerah dengan mengangkat kekhasan makanan, tradisi, dan pengalaman budaya yang dimiliki Makassar.
Persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan turut menjadi perhatian Munafri dalam pertemuan bersama Komisi VII DPR RI.
Ia menegaskan, keberadaan dermaga sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat antarpulau sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari di kawasan Spermonde.
Namun, menurutnya, kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut masih terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah kota tidak leluasa melakukan intervensi terhadap kebutuhan pembangunan dermaga.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Munafri berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu menjawab kebutuhan infrastruktur tersebut. Akses transportasi laut yang lebih memadai dinilai penting untuk mendukung aktivitas warga, memperlancar konektivitas antarpulau, dan membuka peluang pengembangan pariwisata.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga kebutuhan pembangunan Makassar memperoleh dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Melalui pertemuan dengan pemerintah daerah, Komisi VII berupaya memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya pada sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.
Tinggalkan Balasan