JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar tengah memperkuat upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan. Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi mendorong agar pengemudi ojek online (ojol), nelayan, pelaku UMKM hingga pekerja sosial keagamaan mendapatkan perlindungan yang lebih luas.

Pembahasan regulasi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Rapat dihadiri Wali Kota Makassar bersama pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Appi menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak seharusnya hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Mereka yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko pekerjaan tinggi juga membutuhkan perlindungan yang memberikan kepastian ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.

“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Appi.

Menurutnya, pembentukan Ranperda tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Makassar untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja melalui sejumlah program jaminan sosial, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).

Upaya tersebut melanjutkan program perlindungan yang selama ini telah dijalankan pemerintah kota. Hingga saat ini, sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Makassar tercatat telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemkot Makassar juga menjalankan program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua kepada 45.000 pekerja rentan.

“Langkah ini, memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” tuturnya.

Appi berharap, Ranperda tersebut dapat menjadi landasan hukum yang menjamin keberlanjutan program perlindungan pekerja. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi program pemerintah dalam jangka pendek, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan pandangan umum sekaligus hasil pencermatan terhadap materi Ranperda.

Fahrizal menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab DPRD bersama pemerintah kota untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat diakses oleh seluruh lapisan pekerja.

Ia juga mengapresiasi program Makassar Berjasa yang telah memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Menurutnya, program dengan manfaat langsung bagi masyarakat perlu diperkuat melalui aturan daerah agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.

“Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” kata Fahrizal.

Politisi PKB tersebut menilai, keberadaan Peraturan Daerah nantinya dapat memberikan kepastian terhadap keberlangsungan program, sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.

Penyusunan Ranperda ini juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, substansinya diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA mengenai percepatan pembentukan produk hukum daerah untuk meningkatkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam hasil pencermatannya, Pansus mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

• Jaminan Kematian (JKM).

• Jaminan Hari Tua (JHT).

• Jaminan Pensiun (JP).

• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kelima program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan saat bekerja, kematian, masa tua hingga kehilangan pekerjaan.

Salah satu poin penting dalam Ranperda tersebut adalah perluasan cakupan penerima manfaat. Perlindungan tidak hanya diarahkan kepada pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga kelompok pekerja sosial keagamaan.

Fahrizal menyebut, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, pekerja mandiri dan pelaku UMKM termasuk kelompok yang perlu mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pekerja sosial keagamaan yang selama ini berperan dalam pelayanan masyarakat. Kelompok tersebut mencakup imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.

Menurut Pansus, kelompok pekerja tersebut layak mendapatkan perhatian karena kontribusinya terhadap masyarakat tidak selalu diikuti dengan akses perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Pemberian bantuan iuran bagi pekerja rentan juga menjadi salah satu substansi yang mendapat perhatian dalam pembahasan Ranperda.

Dalam draf regulasi, calon penerima bantuan iuran disyaratkan berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan melalui KTP elektronik, serta belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.

Penerima bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan. Penentuan sasaran diharapkan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas.

“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tutur Fahrizal.

Selain memperluas perlindungan pekerja informal, Ranperda tersebut juga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dan pemberi kerja.

Pemerintah kota nantinya didorong memperkuat kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran, pembinaan hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, bagi sektor swasta, Pansus mengusulkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak perlindungan tenaga kerja.

Perhatian serupa diberikan kepada sektor konstruksi. Penyedia jasa diharapkan memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Bukti kepesertaan jaminan sosial juga didorong menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.

Untuk pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah diharapkan berperan memberikan informasi mengenai prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan regulasi berjalan efektif, Ranperda juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Tim tersebut nantinya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, meningkatkan kepesertaan serta menentukan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.

Menutup penyampaiannya, Fahrizal menegaskan bahwa Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan sekadar mengatur penambahan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi ini diharapkan membangun sistem perlindungan yang melibatkan pemerintah daerah, pemberi kerja, dukungan pendanaan dan pengawasan.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tukasnya.

Melalui pembahasan Ranperda tersebut, Pemkot Makassar bersama DPRD berupaya memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan agar pekerja formal maupun informal memiliki kesempatan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.