JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa di Kecamatan Manggala, Makassar, mulai mengalami perubahan setelah Pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan kawasan tersebut. Area yang selama bertahun-tahun identik dengan tumpukan sampah terbuka, bau menyengat, dan persoalan lingkungan kini ditata melalui perbaikan sistem penimbunan, infrastruktur, hingga pengendalian dampak sampah.
Pembenahan ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan persampahan yang didorong Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi. Pemerintah kota tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan sampah, tetapi mulai membangun sistem penanganan dari tingkat rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir.
Appi mengatakan, persoalan persampahan membutuhkan perubahan menyeluruh, termasuk membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
“Transformasi pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar. Dibutuhkan perubahan pola pikir, kebiasaan, dalam membenahi persoalan persampahan dari lingkungan masyarakat hingga TPA Tamangapa,” kata Appi, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, mengubah kondisi TPA yang selama ini identik dengan gunungan sampah dan bau tidak sedap membutuhkan langkah konkret serta pembenahan secara bertahap.
Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penataan zona penimbunan sampah melalui penggunaan tanah penutup atau cover soil. Langkah tersebut bertujuan mengurangi bau, menekan gangguan lingkungan, sekaligus membuat kawasan TPA lebih tertata.
Pemkot Makassar juga mulai mengarahkan sistem pengelolaan TPA dari metode pembuangan terbuka (open dumping) menuju sistem penimbunan yang lebih terkendali dengan pendekatan sanitary landfill.
“Pembenahan terlihat dari pembangunan akses jalan sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter, serta penataan area penanganan TPA dengan luasan sekitar 16 hektare,” jelas Appi.
Ia menegaskan, perubahan kawasan TPA tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, mengurangi timbulan sampah rumah tangga, dan mengembangkan pengolahan di tingkat lingkungan juga menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut.
Momentum HUT ke-419 Kota Makassar pada 2026, lanjut Appi, menjadi salah satu pengingat pentingnya membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Di momentum HUT ke-419 Kota Makassar tahun 2026, perubahan ini menjadi salah satu potret nyata. Tentu, ikhtiar menghadirkan kota yang lebih bersih, sehat, mewariskan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutup Ketua IKA FH Unhas itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan pembenahan TPA Tamangapa mencakup sejumlah pekerjaan fisik dan penataan sistem pengelolaan lingkungan.
Ia menyebutkan, sebelumnya TPA Tamangapa masih menerapkan metode open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, berkembangnya lalat, produksi gas metana, hingga pencemaran lingkungan.
“TPA Tamangapa awalnya menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau, lalat, gas metana, hingga pencemaran lingkungan,” jelas Zuhaelsi.
Menurutnya, penataan kawasan juga merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap pengelolaan TPA Tamangapa. Pemerintah diberikan waktu pembenahan selama 180 hari, terhitung sejak 23 Februari hingga 22 Agustus 2026.
Dalam pendekatan sanitary landfill, sampah tidak dibiarkan menumpuk begitu saja di area terbuka. Sampah ditempatkan pada zona atau sel penimbunan, kemudian dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah urug maupun material penutup lainnya.
Sistem ini juga membutuhkan pengendalian air lindi, saluran drainase, serta pengelolaan gas metana untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas penimbunan.
Zuhaelsi menjelaskan, penggunaan cover soil dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir.
Penutupan harian dilakukan dengan memberikan lapisan tanah pada sampah setelah kegiatan operasional selesai. Penutupan antara diterapkan pada timbunan yang tidak menerima sampah baru dalam periode tertentu.
Sementara penutupan akhir dilakukan ketika zona atau sel penimbunan telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak lagi digunakan.
“Pembenahan tidak hanya pada penimbunan tanah urug, tetapi juga rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, pembangunan akses jalan, pembuatan terasering, serta pengelolaan gas metana,” ungkapnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar membangun jalan utama di kawasan TPA sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter. Jalan tersebut menggunakan konstruksi beton dengan dukungan tiang pancang.
“Pekerjaan yang masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA ini memiliki masa pelaksanaan 200 hari kalender,” katanya.
Selain pembangunan jalan utama, pengerasan akses alternatif juga dilakukan untuk menghubungkan zona aktif pembuangan sampah, termasuk jalur di sisi utara dan selatan kawasan.
Dengan akses yang lebih memadai, kendaraan pengangkut sampah diharapkan dapat bergerak lebih lancar sehingga mendukung aktivitas operasional dan penataan antarzona penimbunan.
Pembenahan lainnya menyasar pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah. Gas tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.
Program pemanfaatan gas metana itu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 100 kepala keluarga (KK) di kawasan sekitar TPA Tamangapa.
Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong pengembangan kawasan TPA Tamangapa menuju konsep Kota Hutan. Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan melalui peningkatan tutupan vegetasi dan mendukung pengurangan emisi karbon di Makassar.
Zuhaelsi berharap seluruh rangkaian pembenahan dapat membantu TPA Tamangapa memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan serta keluar dari sanksi administratif yang sebelumnya dijatuhkan.
“Proses sudah terlihat di TPA ini, menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola persampahan Kota Makassar,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan