JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Perubahan wajah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin mendapat apresiasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia menilai pembenahan kawasan perkotaan, kebersihan lingkungan hingga penataan pedagang kaki lima (PKL) mulai memperlihatkan perkembangan positif.
Apresiasi tersebut disampaikan Andi Sudirman setelah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Mengusung tema Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan, peringatan hari jadi Makassar tahun ini tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga ruang evaluasi terhadap perjalanan pembangunan dan penguatan kerja sama antarpemerintah.
Di hadapan awak media, Andi Sudirman secara khusus menyoroti perubahan kondisi sejumlah kawasan di Makassar. Menurutnya, pembenahan yang dilakukan pemerintah kota terlihat dari aspek kebersihan, keindahan lingkungan hingga penataan ruang publik.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” ujarnya.
Ia mengatakan, perubahan tersebut juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat maupun pengunjung yang datang ke ibu kota Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, sudah banyak komentar positif dari para pengunjung yang masuk ke Makassar. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya.
Andi Sudirman menilai komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemkot Makassar menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, Makassar sebagai ibu kota provinsi membutuhkan dukungan bersama agar perkembangan kota berjalan seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan, kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur Sulsel juga mengungkapkan besarnya dukungan anggaran pembangunan pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk berbagai program di Kota Makassar.
Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp700 miliar yang tersebar pada sejumlah kegiatan pembangunan, termasuk kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Sudiang, pembangunan jalan, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah.
“Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi,” jelasnya.
Ia juga menyinggung rencana penguatan sistem pengelolaan sampah melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat.
Salah satu agenda yang didorong adalah penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Menurutnya, modernisasi pengelolaan persampahan diperlukan untuk menjawab persoalan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks.
Selain itu, Andi Sudirman memberikan perhatian terhadap pembenahan kawasan Antang yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan hutan kota dan ruang terbuka hijau.
“Kami tadi juga berdiskusi bagaimana kawasan ini bisa didorong menjadi hutan kota. Itu sangat luar biasa,” ungkapnya.
Meski mendukung penataan kawasan, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan nasib pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang terdampak kebijakan penertiban.
Menurutnya, penataan kota harus disertai solusi konkret agar masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan usahanya.
“Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar,” tegasnya.
Menanggapi apresiasi Gubernur Sulsel, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa berbagai perubahan yang terlihat saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, bukan semata-mata upaya pemerintah kota.
Munafri menegaskan, pembangunan Makassar membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat.
“Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, hingga masyarakat untuk mewujudkan Makassar yang lebih maju dan sejahtera,” tutur Appi.
Ia mengakui, perjalanan untuk mewujudkan kondisi ideal sebuah kota masih panjang. Berbagai persoalan pembangunan membutuhkan penanganan secara bertahap dan berkesinambungan.
“Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Munafri.
Karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan, arahan, dan komunikasi yang selama ini terbangun bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Munafri juga menyebut capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat merupakan hasil sinergi antara pemerintah kota, DPRD, perangkat daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
“Ini merupakan kewajiban yang harus kita jalankan. Apresiasi yang diberikan merupakan dampak dari apa yang kita kerjakan bersama,” tuturnya.
Lebih jauh, Appi menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk beraktivitas dan mengembangkan potensi ekonomi secara produktif.
Menurutnya, fasilitas publik dan program pemberdayaan harus mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
“Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyampaikan perkembangan mengenai pembenahan lingkungan dan pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
Ia mengungkapkan, Makassar telah keluar dari status pengawasan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan sehingga kembali diperkenankan mengikuti proses penilaian untuk meraih penghargaan Adipura.
Perkembangan ini menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk melanjutkan pembenahan kebersihan, pengelolaan sampah, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Munafri menegaskan, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar upaya menjaga kebersihan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Momentum HUT ke-419 Kota Makassar pun diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh pihak untuk membangun kota yang lebih tertata, inklusif, dan produktif.
Melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat, pembangunan Makassar diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan secara fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup warga. (*)
Tinggalkan Balasan