JURNALNEWS.CO.ID – Sebuah survei terbaru dari Intelligence and National Security Studies (INSS) mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung mantan Presiden Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dari 1.200 responden yang disurvei, 84,25 persen setuju, 8,17 persen menolak, dan 7,58 persen menyatakan ragu-ragu.
Direktur Riset dan Pengembangan INSS, Ahmad Rijal, mengatakan temuan ini mencerminkan perubahan persepsi publik terhadap tokoh bersejarah tersebut. “Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui. Namun, tidak lagi menjadi faktor dominan dalam pembentukan persepsi publik,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).
Survei menunjukkan alasan utama dukungan publik antara lain kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen). Bidang yang paling diingat masyarakat adalah pertanian dan pangan, khususnya program swasembada beras (33,75 persen), disusul pembangunan ekonomi nasional (31,25 persen) serta stabilitas politik dan keamanan (30,83 persen).
Sementara itu, penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan didominasi isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 7,42 persen serta pelanggaran hak asasi manusia (5,67 persen).
Ahmad Rijal menekankan bahwa hasil survei menunjukkan publik mampu membedakan antara catatan kontroversial di masa lalu dengan jasa nyata Soeharto. “Publik tetap kritis terhadap kekurangan di masa lalu, tetapi mereka mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” jelasnya.
Lebih dari 61 persen responden menilai kontroversi masa lalu tidak menjadi penghalang bagi pemberian gelar pahlawan nasional. Sebagian besar, yaitu 86,67 persen, berharap pemerintah menilai jasa Soeharto secara objektif dan proporsional, tanpa campur tangan politik.
Dalam hal penentuan kelayakan gelar pahlawan, 56,83 persen responden menilai proses paling tepat melibatkan kombinasi survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak dari elit politik. Ahmad Rijal menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam keputusan semacam ini. “Publik ingin pemerintah membuka ruang akademik dan sosial untuk memastikan keputusan semacam ini tidak bersifat politis,” tuturnya.
Survei INSS bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” dilakukan melalui tele-survey di 38 provinsi, selama periode 1–8 November 2025.
Tinggalkan Balasan