JURNALNEWS.CO.ID – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun di Rumah Jabatan Bupati Kupang dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi jabatan.
Penegasan tersebut disampaikan Reza dalam konferensi pers di Lobby Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Ia memastikan, seluruh tahapan penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik berinisial YL sebagai pihak terlapor akan mengacu pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Kapolda, tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum, termasuk mereka yang memiliki kedudukan atau jabatan publik.
“Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum,” tegas Reza.
Ia menambahkan, prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.
Dalam konferensi pers tersebut, Polda NTT juga menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pengungkapan dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta pemulihan dari dampak yang dialami.
Berdasarkan konstruksi awal perkara yang dipaparkan kepolisian, dugaan kekerasan seksual tersebut menimpa perempuan berinisial RWM (21).
Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026. Kasus bermula ketika korban diduga diajak seseorang berinisial EK dengan alasan untuk mendapatkan pekerjaan.
Dalam perjalanan tersebut, korban bersama EK dan LS kemudian menuju Rumah Jabatan Bupati Kupang. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.
Setibanya di lokasi, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor berinisial YL.
Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Polda NTT selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, termasuk pemeriksaan terhadap korban dan lima orang saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa sebelum maupun setelah kejadian.
Tim gabungan juga telah melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin (16/11/2026) di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Kegiatan tersebut melibatkan penyidik Ditres PPA dan PPO bersama Tim Identifikasi (Inafis) Ditreskrimum Polda NTT.
Olah TKP dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lokasi, mengamankan kemungkinan barang bukti, serta menemukan petunjuk yang dapat membantu mengungkap peristiwa yang dilaporkan.
Kapolda menegaskan, penyidik juga menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah untuk menguji setiap keterangan dan informasi yang diperoleh.
“Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini benar-benar objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkapnya.
Selain olah TKP dan pemeriksaan saksi, korban telah menjalani pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara.
Penyidik juga masih mendalami keterangan para pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Dalam proses penanganan perkara, Polda NTT turut berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, pemulihan trauma (trauma healing), serta perlindungan melalui fasilitas rumah aman (safe house).
Korban juga telah memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjamin keamanan korban sekaligus memastikan hak-haknya tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Sementara itu, penyidik masih akan memeriksa saksi-saksi lain yang belum dimintai keterangan dan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak terlapor.
Penyidik juga menunggu hasil resmi VER serta konseling psikolog forensik sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan perkembangan penanganan hukum selanjutnya.
Dalam pemaparan awal, Polda NTT menyebut dugaan perbuatan tersebut mengarah pada penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana kekerasan seksual fisik yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang untuk memaksa maupun menggerakkan korban melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.
Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.
Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus melalui proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kapolda NTT kembali memastikan tidak akan ada perlakuan khusus dalam penanganan perkara tersebut. Ia meminta agar proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, sekaligus tetap memperhatikan hak serta privasi korban.
“Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, baik dalam aspek perlindungan, pendampingan psikologis maupun kepastian hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan insan pers agar mengawal perkembangan kasus secara berimbang, objektif, dan edukatif dengan tidak mengungkap identitas maupun informasi pribadi korban.
Kapolda turut mengajak masyarakat NTT memberikan dukungan agar seluruh tahapan penyidikan berjalan lancar dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat tetap kondusif.
“Kami juga memohon doa dan dukungan masyarakat NTT agar seluruh rangkaian proses penyidikan dapat berjalan lancar, objektif, dan tuntas. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian dan mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan