JURNALNEWS.CO.ID, BONTANG — Kematian ikan secara massal di sejumlah keramba nelayan di perairan Bontang mendapat perhatian Forum Pemuda Peduli Lingkungan Borneo (FP2LB). Hasil investigasi lapangan selama enam jam mengarah pada dugaan terganggunya kualitas air akibat endapan lumpur dasar laut yang teraduk saat air surut atau kondisi laut konda.

Investigasi tersebut dilakukan di tiga kawasan perairan, yakni Selambai, Tanjung Limau, dan Gusung. Tim FP2LB mendatangi sejumlah keramba untuk meminta keterangan pengelola sekaligus mengamati kondisi perairan secara langsung.

Ketua FP2LB, Sapril Yadi alias Ucok, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang diduga memicu kematian ikan adalah posisi jaring keramba yang bersentuhan dengan dasar laut ketika permukaan air mengalami penyusutan.

Kondisi tersebut memungkinkan endapan lumpur di dasar perairan teraduk oleh jaring. Akibatnya, air menjadi keruh dan berwarna gelap sehingga berpotensi mengganggu ketersediaan oksigen bagi ikan.

“Nelayan menggunakan keramba apung, sehingga pada saat air surut, jaring ikan bersentuhan langsung ke dasar laut, sehingga lumpur yang mengendap teraduk secara tidak terkendali bisa menyebabkan air keruh gelap,” ungkap Ucok. Kamis (19/11/2026)

Menurut FP2LB, endapan lumpur yang mengandung bahan organik dan mengalami kondisi kekurangan oksigen berpotensi memengaruhi kualitas air ketika terangkat ke kolom perairan.

Situasi tersebut diduga membuat ikan mengalami stres akibat perubahan kondisi lingkungan dan kekurangan oksigen hingga akhirnya mati.

Dugaan itu juga diperkuat dengan perbandingan kondisi sejumlah keramba di lokasi berbeda. FP2LB menyebut keramba yang berada di perairan lebih dalam tidak mengalami kejadian serupa karena posisi jaring tidak bersentuhan dengan dasar laut saat air surut.

FP2LB Sarankan Nelayan Lakukan Mitigasi

Menyikapi temuan tersebut, FP2LB mengingatkan para pengelola keramba agar melakukan langkah antisipasi, khususnya ketika menghadapi kondisi air laut surut atau konda.

Ucok menyarankan nelayan mempertimbangkan pemindahan keramba ke perairan yang lebih dalam atau mengatur posisi jaring agar tidak menyentuh endapan lumpur di dasar laut.

“Harusnya inisiatif nelayan melakukan mitigasi sebelum risiko semakin besar, dengan cara memindahkan keramba ke lokasi perairan yang lebih dalam saat laut konda, atau mengangkat jaring lebih tinggi sehingga jaring tidak bergesekan dengan endapan lumpur,” tegasnya.

Investigasi FP2LB Tak Temukan Indikasi Limbah Perusahaan

Selain menelusuri kondisi keramba, FP2LB juga melakukan pemantauan untuk mengetahui kemungkinan adanya pencemaran dari aktivitas industri di sekitar kawasan perairan tersebut.

Dari pengamatan selama enam jam di Gusung, Selambai, dan Tanjung Limau, FP2LB mengaku tidak menemukan indikasi pencemaran limbah perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa kematian ikan.

Meski demikian, organisasi tersebut mengingatkan seluruh pelaku usaha industri agar tetap menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Meski kami tidak menemukan adanya pencemaran limbah, kami tetap mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha industri untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah secara benar,” pungkas Ucok.

FP2LB menegaskan, hasil pemantauan tersebut merupakan temuan investigasi lapangan organisasi dan bukan hasil pengujian laboratorium. Karena itu, pemeriksaan kualitas air oleh instansi berwenang tetap diperlukan untuk memastikan penyebab kematian ikan secara lebih akurat.

Pemerintah Diminta Hadir, Nelayan Butuh Bantuan Nyata

Di sisi lain, FP2LB meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Penanganan dinilai perlu melibatkan pemerintah dan perusahaan melalui koordinasi serta langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan usaha nelayan.

Menurut Ucok, kematian ikan di keramba bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Kejadian ini harus ada penanganan konkret dari pemerintah yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk memberikan solusi dan bantuan nyata. Sehingga tidak mematikan usaha nelayan sebagai sumber mata pencaharian,” tutupnya.

Sebagai langkah pencegahan, FP2LB mengusulkan tiga rekomendasi penanganan.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap titik-titik keramba yang rentan terdampak kondisi laut konda sekaligus mengevaluasi kedalaman lokasi penempatan keramba.

Kedua, nelayan perlu mendapatkan edukasi mengenai pengaturan ketinggian jaring dan pemindahan keramba ke perairan yang lebih dalam ketika air surut.

Ketiga, diperlukan dukungan bantuan peralatan aerator darurat untuk menjaga suplai oksigen serta pengadaan bibit ikan pengganti bagi nelayan yang mengalami kerugian.

FP2LB berharap rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama berbagai pihak. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah dan aktivitas budidaya ikan milik nelayan di perairan Bontang tetap berjalan.

Iwan