JAKARTA, JURNALNEWS.CO.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Urban Climate Forum (UCF) 2026 di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan ketahanan kota menghadapi perubahan iklim.
Urban Climate Forum 2026 berlangsung selama dua hari, 16–17 September 2026, dan diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Kegiatan ini mengusung tema “Mendorong Transformasi Perkotaan melalui Tata Kelola dan Aksi Iklim” atau Advancing Urban Transformation through Climate Action and Governance.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, pemimpin pemerintahan lokal, mitra pembangunan, organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Berbagai persoalan perkotaan menjadi pembahasan dalam forum, mulai dari mobilitas perkotaan, transisi energi, ketahanan iklim, pengelolaan sampah, Voluntary Local Review (VLR), hingga pelokalan ASEAN Community Vision 2045.
Kehadiran Aliyah menjadi bagian dari keterlibatan Pemerintah Kota Makassar dalam pertukaran pengalaman dan pengetahuan terkait pembangunan kota yang berkelanjutan serta mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Aliyah mengatakan, UCF 2026 menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman sekaligus memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.
“Urban Climate Forum 2026 menjadi ruang penting bagi kami untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perkotaan, khususnya perubahan iklim. Kota Makassar terus berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Menurut Aliyah, persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar kebijakan dan program pembangunan kota dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kota yang adaptif terhadap perubahan iklim.
“Persoalan iklim dan pembangunan perkotaan tidak dapat diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, forum seperti ini menjadi kesempatan bagi Makassar untuk belajar, berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kerja sama dengan daerah maupun jejaring kota lainnya,” tambahnya.
Pembahasan dalam UCF 2026 juga diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah dapat menerjemahkan komitmen nasional dan regional terkait perubahan iklim menjadi kebijakan dan aksi konkret di tingkat kota.
UCLG ASPAC mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola multilevel. Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam menerjemahkan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam program di tingkat lokal.
Bagi Makassar, forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperluas jejaring dengan pemerintah daerah lain serta berbagai organisasi dan mitra pembangunan. Pertukaran pengalaman dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengembangkan kebijakan terkait transportasi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, ketahanan iklim, dan tata kelola perkotaan.
Sejumlah isu tersebut turut mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam forum. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan daerah yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Isu yang dibahas mencakup banjir rob, penurunan muka tanah, serta berkurangnya kemampuan kawasan perkotaan dalam menyerap air.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan risiko lingkungan dan perubahan iklim. Karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari agenda penting dalam membangun kota yang lebih tangguh.
Urban Climate Forum 2026 diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari unsur pemerintahan, jejaring kota, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pakar, dan sektor swasta.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Co-President UCLG ASPAC Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dedi Abdul Hadi, Duta UCLG ASPAC Tri Rismaharini, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Gubernur Gorontalo Gunarsih, serta Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Leonardus Tambupolon.
Melalui keikutsertaan dalam UCF 2026, Pemkot Makassar dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. Agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pembahasan mengenai pembangunan kota yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
Tinggalkan Balasan