JURNALNEWS.CO.ID — Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin atau Appi, Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I kategori kota dalam ajang SDGs Action Awards 2026 melalui inovasi layanan digital Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar).

Penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tersebut diterima langsung Munafri Arifuddin dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Capaian tersebut menjadi pengakuan nasional terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Appi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan Lontara+ hingga berhasil melewati proses penilaian di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi apresiasi terhadap inovasi teknologi, tetapi juga menjadi dorongan untuk memastikan digitalisasi pemerintahan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi agar pelayanan pemerintahan semakin mudah, cepat, dan terintegrasi.

Lontara+ mulai dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 sebagai upaya mengatasi persoalan pelayanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai platform.

Appi menjelaskan, sebelum integrasi dilakukan, terdapat sekitar 300 aplikasi yang beroperasi secara terpisah di lingkungan pemerintah kota. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan integrasi data maupun koordinasi pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.

Selain persoalan administrasi, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan mempercepat penanganan pengaduan warga dan berbagai persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, kemacetan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ kemudian dirancang sebagai pintu masuk layanan pemerintahan dalam satu platform.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, serta menyampaikan pengaduan tanpa harus menggunakan banyak aplikasi berbeda.

Appi menjelaskan, fungsi Lontara+ tidak berhenti pada penyatuan layanan digital. Platform ini juga diarahkan untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, memperkuat transparansi, dan memastikan laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.

Pengembangan Lontara+ mulai menunjukkan capaian dari sisi pemanfaatan oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Appi, aplikasi tersebut telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total aktivasi melampaui 3,9 juta.

Selain itu, Lontara+ telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.

“Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen,” katanya.

Data tersebut menunjukkan bahwa Lontara+ juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan warga, terutama dalam menyampaikan persoalan sekaligus memantau proses penyelesaiannya.

Pada 2026, Pemkot Makassar turut memperluas fitur layanan strategis di dalam aplikasi tersebut. Di antaranya layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dukcapil.

Integrasi sektor pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital pemerintahan.

Appi mengatakan, penambahan fitur dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas sistem dan kemudahan penggunaannya.

Di luar pengembangan aplikasi, Pemkot Makassar juga mendorong keterlibatan seluruh perangkat daerah, perusahaan daerah, tim inovasi, hingga masyarakat dalam membangun ekosistem pelayanan digital.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas, coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari tujuh program strategis pemerintah kota untuk memastikan transformasi digital berjalan dengan arah dan ukuran capaian yang jelas.

Dengan pendekatan tersebut, Lontara+ diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelayanan administrasi, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terhubung, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Appi menilai penghargaan SDGs Action Awards 2026 semakin memperkuat posisi Makassar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan tujuan akhir dari inovasi yang telah dibangun.

“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Appi.

Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil masuk lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.

Proses penilaian tersebut meliputi pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga pemaparan di hadapan dewan juri.

Prestasi terbaru melalui SDGs Action Awards 2026 ini menjadi catatan lanjutan bagi Pemkot Makassar dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. (*)