JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai merumuskan arah penggunaan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada keberlanjutan program prioritas, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan kebijakan anggaran sebelum ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

Mewakili Banggar, Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah perangkat daerah.

“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Dari hasil pembahasan, Banggar menilai rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 pada prinsipnya telah sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khususnya menyangkut efektivitas belanja, ketepatan sasaran alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas setiap perangkat daerah.

Banggar juga mengapresiasi koordinasi TAPD dengan perangkat daerah yang melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Menurut Ray, koordinasi lintas instansi tersebut membantu meningkatkan validitas dan akurasi data sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi belanja tidak mengesampingkan kebutuhan nyata masyarakat. Penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dengan tetap mempertahankan program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah tercantum dalam RKPD 2027 maupun RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

Selain itu, Banggar menyoroti kebutuhan sejumlah perangkat daerah terhadap tambahan alokasi anggaran dan kegiatan untuk memperkuat pelaksanaan program lintas sektor.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian ialah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan diperhitungkan dalam anggaran 2027.

Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa penggunaan SiLPA perlu direncanakan secara cermat agar manfaat anggaran dapat kembali dirasakan masyarakat.

“Penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik,” demikian disampaikan dalam rekomendasi Banggar.

Banggar juga meminta agar rencana penambahan anggaran kepada perangkat daerah mempertimbangkan kapasitas penyerapan anggaran. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan yang masih berlangsung pada 2026 dapat diselesaikan tanpa mengganggu keberlanjutan program berikutnya.

Perhatian lainnya diarahkan kepada perangkat daerah yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.

Seluruh catatan dan hasil pembahasan Banggar bersama TAPD serta perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk disampaikan kepada Wali Kota Makassar.

Rekomendasi itu diharapkan menjadi pedoman bagi TAPD dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih terarah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan.