JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki penerapan teknologi Smart Waste Management untuk membenahi sistem pengangkutan sampah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pergerakan armada kebersihan, penggunaan bahan bakar, rute perjalanan hingga biaya operasional nantinya diharapkan dapat dipantau secara real time dan lebih transparan.

Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memperkenalkan sistem pengelolaan armada berbasis teknologi Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.

Teknologi tersebut dirancang untuk membantu pemerintah mengawasi aktivitas kendaraan pengangkut sampah secara terintegrasi, mulai dari lokasi penjemputan, jalur pengangkutan, volume pekerjaan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga pengeluaran operasional.

Novi Candra menjelaskan, pertemuan tersebut masih merupakan tahap awal untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Kota Makassar.

Menurutnya, PT Yutaka Trans Fabio telah memiliki pengalaman mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi. Model kerja sama yang ditawarkan menggunakan skema Business to Service (BTS), sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan perangkat maupun sistem secara mandiri.

“Jadi, ini pertemuan awal penjajakan. Kami melihat ada ketertarikan dari Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah,” ujar Novi.

“Pola yang biasa kami jalankan adalah BTS atau by the service. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan, kami yang menghadirkan layanan,” tambahnya.

Ia menegaskan, layanan yang ditawarkan berfokus pada mobilisasi dan pengangkutan sampah. Sementara pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) tetap mengikuti kebijakan dan sistem yang ditetapkan pemerintah daerah.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah kemampuan sistem dalam merekam dan memantau aktivitas setiap kendaraan. Melalui perangkat IoT, pemerintah dapat mengetahui apakah armada beroperasi sesuai penugasan atau digunakan untuk kepentingan di luar pelayanan kebersihan.

“Jadi, pemerintah Kota bisa melihat bagaimana sampah itu diangkut, dibuang, berapa biaya yang dikeluarkan, semuanya bisa dipantau secara real time. Transparansi operasional menjadi salah satu hal yang kami tawarkan,” paparnya.

Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional kendaraan. Apabila armada keluar dari area atau rute yang telah ditentukan, sistem dapat memberikan deteksi otomatis.

Bahkan, perusahaan mengklaim tersedia fitur penonaktifan kendaraan dari jarak jauh apabila terindikasi digunakan di luar kepentingan operasional.

Fitur tersebut ditawarkan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kendaraan pengangkut sampah, termasuk penggunaan armada untuk mengangkut sampah komersial di luar penugasan pemerintah.

Pengendalian konsumsi BBM juga menjadi bagian dari sistem yang diperkenalkan. Sensor kendaraan memungkinkan penggunaan bahan bakar dipantau berdasarkan jarak tempuh, waktu operasional, serta rute perjalanan.

Novi mencontohkan pengalaman perusahaan dalam salah satu proyek pengangkutan sampah di daerah lain. Dari 10 kendaraan yang beroperasi, pemantauan melalui sensor menemukan tiga hingga empat unit mengalami anomali penggunaan BBM.

“Melalui sensor, penggunaan BBM bisa diketahui secara lebih terukur. Jadi, ketika ada penyimpangan antara perencanaan dan penggunaan di lapangan, sistem bisa mendeteksinya,” jelasnya.

Selain pemantauan kendaraan, perusahaan juga menawarkan aplikasi yang dapat diakses melalui telepon genggam maupun pusat kendali operasional (control room).

Aplikasi tersebut menyediakan informasi mengenai posisi armada, rute pengangkutan, lokasi depo, wilayah pelayanan, penugasan pengemudi, hingga rekam jejak penyelesaian pekerjaan.

Sistem pemeliharaan kendaraan juga menjadi bagian dari layanan. Armada dapat memberikan pemberitahuan otomatis ketika mendekati jadwal servis, sehingga kebutuhan perawatan dan suku cadang bisa direncanakan lebih baik.

“Konsep ini kita harapkan dapat mengintegrasikan pengawasan pemerintah, operasional armada, serta partisipasi masyarakat dalam satu sistem pelayanan kebersihan yang lebih modern,” tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai modernisasi teknologi harus dibarengi pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola persampahan.

Ia menginginkan sistem pengangkutan yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan dapat disatukan dalam satu kendali operasional. Dengan demikian, kebutuhan armada, biaya pelayanan, hingga penggunaan anggaran bisa dihitung secara lebih terukur.

Munafri mengatakan, karakteristik wilayah Makassar membutuhkan pola pelayanan yang tidak bisa disamaratakan.

Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, serta jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat dalam menyusun sistem pengangkutan.

“Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamakan,” kata Munafri.

Ia menjelaskan, sejumlah kawasan permukiman di Makassar memiliki lorong dan gang sempit yang tidak memungkinkan kendaraan pengangkut berukuran besar masuk hingga ke lokasi.

Karena itu, Pemkot Makassar selama ini menggunakan kendaraan roda tiga untuk menjangkau permukiman. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipindahkan ke kendaraan berkapasitas lebih besar untuk dibawa ke TPA Tamangapa.

“Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar,” jelasnya.

Selain kondisi geografis, perbedaan jadwal pengangkutan antarkecamatan juga menjadi tantangan tersendiri.

Munafri menyebut terdapat wilayah yang melakukan pengangkutan pada malam hari, sementara wilayah lainnya menjalankan pelayanan pada pagi hari. Pola operasional tersebut menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Persoalan juga muncul pada pengangkutan sampah dari sektor usaha, seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Sebagian pelaku usaha menggunakan jasa penjemputan, sedangkan lainnya mengangkut sampah secara mandiri.

Kondisi tersebut mendorong Munafri untuk membangun sistem pengawasan terpadu agar seluruh aktivitas pengangkutan dapat tercatat dengan jelas.

“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegasnya.

Melalui sistem terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kebutuhan armada, jumlah pekerjaan yang diselesaikan, penggunaan BBM, serta besaran biaya operasional setiap bulan.

Pembenahan tersebut juga diarahkan untuk meminimalkan persoalan administrasi dan ketidaksesuaian pembayaran dalam pengelolaan anggaran kebersihan.

Munafri menilai, selama komponen operasional masih tersebar dan belum memiliki pencatatan yang terintegrasi, pemerintah akan kesulitan menghitung kebutuhan anggaran secara menyeluruh.

“Terlalu banyak komponen di dalamnya, mulai dari penyapu, petugas pengangkutan, kendaraan roda tiga, hingga mobil pengangkut sampah,” ungkapnya.

Meski mendorong transformasi digital, Munafri menegaskan pembaruan sistem pengangkutan sampah tidak boleh mengorbankan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor persampahan.

Ia memastikan, penerapan teknologi bukan berarti menghilangkan pekerjaan pemulung maupun tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam aktivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Menurutnya, mereka tetap harus mendapatkan ruang dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang lebih tertata.

“Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” tegas Munafri.

Ia juga membuka peluang pembentukan klaster atau pengelompokan tenaga kerja agar setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam sistem pelayanan kebersihan ke depan.

Dengan pendekatan tersebut, modernisasi tidak hanya mengejar efisiensi kendaraan dan anggaran, tetapi juga menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Selain pembenahan operasional, Munafri turut menyoroti perlunya perhitungan retribusi persampahan yang lebih akurat dan berkeadilan.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar selama ini memberikan pembebasan retribusi kepada kelompok rumah tangga tertentu dengan mempertimbangkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi yang menjadi potensi penerimaan retribusi daerah.

Ke depan, pemerintah ingin memiliki perhitungan yang lebih jelas mengenai hubungan antara biaya pelayanan, penerimaan retribusi, dan kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang berhak memperoleh pembebasan.

“Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tutup Appi.

Penjajakan teknologi Smart Waste Management ini menjadi salah satu opsi yang tengah dilihat Pemkot Makassar untuk membangun tata kelola persampahan yang lebih modern. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kajian terhadap kebutuhan wilayah, skema pembiayaan, serta kesiapan integrasi dengan sistem pelayanan kebersihan yang sudah berjalan. (*)