MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membahas solusi mengatasi antrean panjang solar di sejumlah SPBU di Kota Makassar. Salah satu opsi yang dibahas adalah penerapan klaster dan pembagian jam pengisian khusus bagi kendaraan besar seperti truk dan bus.
Pembahasan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026). Pertemuan dipimpin Munafri Arifuddin bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar.
Munafri mengatakan kondisi antrean BBM di Makassar secara umum sudah jauh membaik. Namun, masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih rinci, terutama lokasi yang melayani kendaraan berukuran besar.
“Kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik. Tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrean pengisian bahan bakar solar,” kata Munafri.
Menurut Appi, pengaturan tersebut diperlukan agar pelayanan BBM bersubsidi tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat.
Salah satu skema yang dibahas bersama Pertamina adalah membangun klaster pengisian solar sekaligus menetapkan jam operasional tertentu bagi kendaraan besar. Skema ini diarahkan untuk mencegah antrean truk dan bus terjadi pada jam sibuk.
“Kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,” ujarnya.
Munafri menjelaskan, kendaraan besar dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU yang berada di kawasan padat atau memiliki akses jalan terbatas.
“Dari pihak Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengaturan waktu pengisian bukan dimaksudkan untuk membatasi masyarakat memperoleh BBM. Kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk menata pola pelayanan agar antrean tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
“Jadi, saya berharap dengan adanya klaster atau dengan adanya pembagian jam ini, masyarakat tidak terganggu,” tuturnya.
“Kita mau aktivitas masyarakat tidak terganggu terutama di jam-jam sibuk dan tempat-tempat yang menurut saya bisa menjadi sumber kemacetan ketika antrean itu panjang,” sambung Appi.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian Pemkot Makassar adalah kawasan Tentara Pelajar yang berada di sekitar akses keluar tol. Karakteristik kawasan tersebut dinilai perlu mendapat pengaturan khusus agar antrean kendaraan berat tidak meluber ke badan jalan.
Perhatian serupa diberikan terhadap SPBU di kawasan Jalan Pengayoman. Munafri meminta agar kendaraan besar yang mengisi BBM di kawasan tersebut tidak sampai menimbulkan antrean panjang.
“Silakan truk mau isi di situ, tapi tidak boleh ada antrean, tidak boleh menunggu. Kalau mau isi, kita kasih waktu agak malam. Ada, jam khusus,” saran Ketua IKA FH Unhas itu.
Selain kendaraan berat, Munafri juga meminta adanya prioritas bagi kendaraan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, serta kendaraan pelayanan publik lainnya dinilai perlu mendapatkan akses khusus agar operasional pelayanan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“Beberapa kendaraan harus diberikan pengecualian yang tetap bisa beroperasi seperti ambulans, pemadam, mobil truk sampah. Ini harus diberikan akses prioritas langsung untuk pengisian,” katanya.
Pemkot Makassar dan Pertamina juga akan mengevaluasi penerapan pengaturan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Evaluasi dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun pelaku aktivitas ekonomi.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pengaturan teknis pada sejumlah SPBU yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus.
Munafri berharap koordinasi antara Pemkot Makassar dan Pertamina dapat menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu lalu lintas.
“Persoalan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu kita harus duduk bersama-sama mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya.
Tinggalkan Balasan