MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menemukan adanya fasilitas pengisian BBM yang tidak berfungsi saat melakukan pengecekan langsung di salah satu SPBU di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Jumat (11/9/2026).
Temuan tersebut didapati Appi setelah sebelumnya mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, untuk membahas persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
Usai pertemuan, Appi memilih turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pelayanan dan antrean kendaraan yang dialami masyarakat.
Di SPBU Jalan Ratulangi, Appi melihat langsung antrean kendaraan yang masih terjadi. Kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu juga mendapat respons positif dari pengendara yang berada di lokasi.
Appi kemudian berdialog dengan masyarakat sekaligus mengecek fasilitas pengisian BBM yang tersedia.
“Saya kesini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan, kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen,” jelas Appi.
Saat melakukan pengecekan, perhatian Appi tertuju pada sejumlah nozzle atau dispenser BBM. Dari fasilitas yang tersedia, ditemukan dua nozzle dalam kondisi tidak beroperasi.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi karena dapat memengaruhi kapasitas pelayanan, terutama ketika antrean kendaraan sedang padat.
Appi meminta Pertamina bersama pengelola SPBU memastikan seluruh fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Menurutnya, setiap nozzle yang tidak berfungsi berpotensi mengurangi kecepatan pelayanan dan membuat antrean semakin panjang.
“Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang,” ujar Appi.
Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan. Sistem pelayanan di SPBU juga perlu dievaluasi agar kapasitas pengisian dapat dimaksimalkan.
Appi juga menyoroti waktu pelayanan kendaraan yang dinilai perlu dipersingkat. Proses pengisian yang berlangsung terlalu lama, kata dia, dapat membuat kendaraan berikutnya harus menunggu lebih panjang.
“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” tegasnya.
Meski demikian, Appi menekankan percepatan pelayanan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina dan pengelola SPBU diminta mencari pola pelayanan yang lebih efisien tanpa mengabaikan aspek keamanan maupun aturan operasional.
Ia juga mendorong adanya penambahan petugas apabila keterbatasan operator menjadi salah satu penyebab tidak seluruh nozzle dapat dioperasikan.
“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” katanya.
Bagi Appi, antrean BBM yang berlangsung terlalu panjang bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Kondisi tersebut dapat mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga berpotensi menyebabkan kemacetan apabila antrean kendaraan meluber ke badan jalan.
Karena itu, pemerintah kota mendorong agar penanganan dilakukan secara bersama antara Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Appi juga mengusulkan pengaturan kendaraan berdasarkan jenis, alur pengisian hingga waktu kedatangan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mencegah penumpukan kendaraan pada waktu yang bersamaan.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuh Munafri.
Menurut Appi, pengaturan tersebut perlu dibahas secara teknis agar dapat diterapkan di lapangan tanpa menghambat masyarakat yang membutuhkan BBM.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan antrean tidak seharusnya terjebak dalam perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrean dapat segera dikurangi.
“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkas Appi.
Pemerintah Kota Makassar selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah pusat serta pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah titik.(*)
Tinggalkan Balasan