JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan terhadap pengembangan program Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela dan penerapan pidana kerja sosial yang digagas Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar.

Dukungan tersebut membuka peluang bagi Kota Makassar untuk menjadi daerah percontohan dalam pengembangan model pembimbingan masyarakat berbasis partisipasi sukarela. Saat ini, Bapas Makassar telah menyiapkan lebih dari 20 orang Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela untuk memperluas pelayanan dan pendampingan klien pemasyarakatan.

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Surianto memaparkan sejumlah agenda yang membutuhkan keterlibatan pemerintah kota. Di antaranya pengembangan PK Sukarela, penyediaan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan terhadap operasional para pembimbing.

Menurut Surianto, pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi memberikan warna baru dalam pelayanan pemasyarakatan. Bahkan, berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, model tersebut belum ditemukan dalam bentuk serupa.

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini,” ujarnya.

“Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” sambungnya.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar mengenai dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Surianto menjelaskan, lebih dari 20 PK Sukarela yang telah diangkat nantinya akan membantu berbagai tugas pembimbingan. Cakupannya meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan hingga pemantauan terhadap klien pemasyarakatan.

Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama fasilitas mobilitas dan transportasi agar para pembimbing dapat menjangkau klien di berbagai wilayah.

“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelas Surianto.

Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk merumuskan mekanisme dukungan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran.

Selain pembimbing sukarela, Bapas Makassar juga mendorong kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Sejumlah wilayah telah dijajaki sebagai tempat pelaksanaan program, di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.

Kesiapan tersebut diperlukan agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi dan mekanisme pelaksanaannya sudah tersedia.

Program ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang memberikan ruang bagi alternatif pemidanaan di luar penjara. Melalui pidana kerja sosial, pelaksanaan sanksi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang pemulihan dan perubahan perilaku bagi klien pemasyarakatan.

Selain pengembangan PK Sukarela dan pidana kerja sosial, Bapas Makassar juga meminta dukungan Pemkot Makassar untuk memperkuat keberadaan Griya Abhipraya Sombere.

Fasilitas tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan pembinaan, tetapi juga kesempatan untuk bekerja, berwirausaha, serta mengembangkan kreativitas.

“Melalui fasilitas nantinya, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif,” terangnya.

Untuk memperkuat program tersebut, Bapas Makassar turut membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bapas Makassar juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperlihatkan hasil pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, serta memberikan apresiasi kepada mitra yang selama ini terlibat.

“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut positif sejumlah program yang disampaikan Bapas Makassar. Ia menegaskan, Pemkot Makassar mendukung inovasi pembimbingan sukarela dan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan.

“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” kata Munafri.

Munafri juga meminta agar kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani tidak berhenti sebatas dokumen formal. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar program tersebut dapat segera direalisasikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Termasuk mematangkan kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.

“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.

Ia juga memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere agar dapat menjalankan fungsi pemberdayaan dan reintegrasi sosial secara optimal.

Melalui sinergi tersebut, Pemkot Makassar dan Bapas Makassar diharapkan dapat membangun pola pembinaan yang lebih inklusif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga memberi kesempatan kepada klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.