JURNALNEWS.CO.ID – Dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal (illegal access) menggunakan kewenangan jabatan menyeret seorang anggota Bareskrim Polri berinisial EHS ke persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Sidang etik tersebut digelar mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta. Persidangan ini menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi terhadap personel kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pelaksanaan sidang merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam perkara tersebut, EHS menjalani pemeriksaan atas sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., sebagai ketua komisi merangkap anggota. Sementara posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.

Adapun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Trunoyudo menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut mengacu pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Menurutnya, setiap anggota Polri harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran tanpa dipengaruhi pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan proses penegakan kode etik tidak memberikan keistimewaan kepada personel yang diduga melanggar aturan. Seluruh tahapan persidangan, kata dia, harus berjalan secara profesional, objektif, proporsional, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Untuk mendukung jalannya persidangan, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan dalam persidangan tersebut sebagai unsur pengawasan eksternal guna memantau proses pemeriksaan.

Hingga keterangan resmi disampaikan, persidangan terhadap EHS masih berlangsung. Polri menyatakan akan mengumumkan perkembangan serta hasil sidang setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan proses persidangan rampung.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkas Trunoyudo.