MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali turun langsung meninjau kondisi pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Jalan A.P. Pettarani, Sabtu (12/9/2026). Dalam peninjauan itu, Appi mendesak agar seluruh nozzle pengisian yang tersedia dapat difungsikan secara maksimal untuk mempercepat pelayanan dan mengurai antrean kendaraan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar menangani antrean BBM yang dalam beberapa hari terakhir terjadi di sejumlah SPBU dan mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta kelancaran arus lalu lintas.
Sehari sebelumnya, Appi telah mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda dan meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di SPBU Jalan Ratulangi. Kali ini, ia kembali memastikan langsung kondisi pelayanan BBM di lapangan.
Peninjauan di SPBU Jalan A.P. Pettarani dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman serta Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar.
Di lokasi, Appi tidak hanya memantau panjangnya antrean kendaraan, tetapi juga menyoroti teknis pelayanan di dalam kawasan SPBU. Menurutnya, penyelesaian persoalan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan BBM.
Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama pengelola SPBU memberikan perhatian serius terhadap kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
“Tak hanya stok suplay BBM cukupi, tetapi pelayanan juga harus cepat oleh petugas SPBU. Semua nozzle harus difungsikan secara maksimal sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada dalam antrean,” imbuh Appi.
Menurutnya, seluruh fasilitas pengisian yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal selama tetap memenuhi standar keamanan dan ketentuan operasional yang berlaku.
Appi menilai percepatan pelayanan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah antrean kendaraan semakin panjang, baik di dalam area SPBU maupun hingga ke badan jalan.
Dalam kunjungannya, Appi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan sejumlah warga yang sedang mengantre untuk mendapatkan BBM.
Sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai panjangnya waktu antrean. Selain itu, sistem barcode disebut turut memengaruhi durasi pelayanan sehingga proses pengisian BBM dinilai membutuhkan waktu lebih lama.
Aspirasi masyarakat tersebut, kata Appi, menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah bersama Pertamina dan pengelola SPBU.
“Kita dengarkan masyarakat. Mereka ingin dilayani dengan cepat. Jadi pihak SPBU tidak hanya bicara soal stok, tetapi bagaimana sistem pelayanan di lapangan ini bisa dibuat lebih cepat dan tertib,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan pelayanan, Appi juga menekankan pentingnya pengaturan teknis kendaraan yang masuk ke area SPBU.
Pengaturan tersebut dinilai perlu dilakukan agar kendaraan dapat dilayani secara lebih tertib dan antrean tidak mengular hingga ke badan jalan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
Salah satu langkah yang tengah didorong adalah pengaturan waktu khusus bagi kendaraan besar, seperti bus dan truk, untuk melakukan pengisian BBM.
Pemkot Makassar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, TNI, Polri, serta sejumlah pihak terkait untuk mengatur kendaraan besar melakukan pengisian pada malam hingga dini hari.
Rentang waktu yang diusulkan yakni pukul 21.00 WITA hingga 05.00 WITA. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada jam-jam aktivitas masyarakat.
“Kita akan koordinasikan dengan semua pihak. Bus dan truk ini kita arahkan pada jam tertentu, pukul 21.00 sampai 05.00 WITA, sehingga pada siang hari antrean bisa lebih terkendali,” jelas Appi.
Menurutnya, pengaturan jam pengisian bagi kendaraan besar merupakan salah satu strategi untuk mengurangi tekanan lalu lintas sekaligus memperlancar pelayanan BBM bagi kendaraan lainnya.
Appi menegaskan, pemerintah tidak ingin penanganan persoalan antrean hanya berhenti pada rapat dan koordinasi. Setiap kebijakan, kata dia, harus diwujudkan dalam langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar bersama Pemprov Sulsel dan Pertamina akan mempercepat koordinasi teknis, termasuk menyiapkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan pengaturan di lapangan.
“Kita ingin ada langkah konkret. Jangan masyarakat yang terus menjadi korban karena antrean panjang. Stok harus aman, pelayanan harus cepat, dan pengaturan di lapangan harus jelas,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar memastikan akan terus memantau kondisi pelayanan di sejumlah SPBU serta melakukan evaluasi bersama pihak terkait hingga situasi antrean BBM kembali terkendali dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.(*)
Tinggalkan Balasan