MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Gagasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional mendapat sambutan positif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. BAZNAS RI bahkan mendorong Makassar menjadi prototipe atau kota percontohan gerakan filantropi yang dapat diterapkan hingga tingkat kelurahan.
Dukungan tersebut disampaikan salah satu pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Saidah mengatakan, gagasan menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional perlu segera diterjemahkan dalam bentuk gerakan nyata yang melibatkan masyarakat secara luas.
“Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional,” ujar Saidah.
Menurut Saidah, konsep tersebut tidak cukup berhenti pada seremoni maupun kampanye. Gerakan filantropi harus memiliki sistem yang memungkinkan program berjalan hingga ke tingkat paling bawah dan dirasakan langsung masyarakat.
BAZNAS Pusat bersama BAZNAS Kota Makassar, kata dia, telah melakukan pembahasan awal mengenai gagasan tersebut. Tahapan berikutnya adalah mempercepat penyusunan program sebagai bagian dari persiapan peluncuran gerakan filantropi di Makassar.
“Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November,” katanya.
Saidah menilai penguatan kelembagaan menjadi salah satu kunci agar gerakan Kota Filantropi dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diperkuat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di Kecamatan dan Kelurahan itu harus ada UPZ,” jelasnya.
Keberadaan UPZ di tingkat kelurahan diharapkan menjadi penggerak berbagai program filantropi di tengah masyarakat. Dengan demikian, gagasan Kota Filantropi tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi memiliki pelaksana yang bekerja langsung di tingkat akar rumput.
“UPZ inilah yang nanti akan mengeksekusi program-program gerakan Pak Wali yang diluncurkan. Jadi bisa dieksekusi di tingkat paling akar rumput, di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Saidah juga mendorong agar filantropi dikembangkan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, budaya berbagi perlu dibangun melalui literasi sejak usia sekolah.
“Saya dorong membuat filantropi sebagai lifestyle. Caranya bagaimana? Membangun literasi,” katanya.
Edukasi tersebut, lanjut Saidah, tidak cukup diberikan melalui teori. Para pelajar juga perlu mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan sosial, termasuk memahami zakat, amil, dan mustahik.
“Anak-anak sekolah harus diajarkan untuk mengembangkan filantropi. Mereka kita literasi, kita ajari bagaimana menjadi amil, bagaimana bertemu mustahik. Mereka sendiri yang menyerahkan bantuan kepada mustahik,” tuturnya.
Menurut dia, keterlibatan langsung tersebut dapat membangun pengalaman sekaligus kedekatan generasi muda dengan gerakan filantropi.
BAZNAS RI juga melihat pentingnya mengembangkan model pengelolaan filantropi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik Makassar sebagai kota besar.
Saidah mengatakan, penguatan UPZ hingga pemerintahan paling bawah dapat menjadi salah satu model yang dikembangkan. Dana sosial yang dihimpun secara rutin nantinya dapat diarahkan untuk membantu masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
“Saya bilang sama Pak Ketua BAZNAS Makassar, yuk kita kembangkan Makassar ini menjadi prototipe itu,” katanya.
Ia menekankan bahwa Kota Filantropi harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari literasi masyarakat, penguatan kelembagaan, hingga pelaksanaan program secara nyata.
Selain masyarakat, BAZNAS RI juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan konsep tersebut. Kampus dinilai dapat menjadi ruang akademik untuk membahas, mengembangkan, dan menguji model Kota Filantropi.
“Saya minta bekerja sama dengan kampus untuk me-launching gagasan Pak Wali di tingkat perdebatan para intelektual,” imbuh dia.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan, gagasan Kota Filantropi Nasional harus dibangun sebagai gerakan bersama dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Appi, potensi masyarakat untuk berbagi sangat besar. Karena itu, dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan masyarakat yang memiliki kemampuan membantu dengan warga yang membutuhkan.
“Menurut saya gerakan filantropi tidak cukup jika hanya digerakkan oleh segelintir orang. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan potensi para dermawan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” katanya.
Appi menegaskan, Kota Filantropi bukan sekadar slogan, melainkan gerakan sosial yang membutuhkan partisipasi luas. Pemerintah bersama BAZNAS, kata dia, perlu menyediakan ruang dan kelembagaan agar berbagai kelompok masyarakat dapat mengambil peran.
“Kita berharap akan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang punya potensi untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, Appi menilai BAZNAS memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat yang ingin berbagi dengan warga yang membutuhkan bantuan.
“Melalui kelembagaan BAZNAS untuk memberikan akses kepada para dermawan ini, kita mempersiapkan orang yang akan dibantu, mempertemukan orang yang membantu dan yang dibantu,” jelasnya.
Menurut Appi, mekanisme tersebut juga harus dibangun dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Ini bisa menggunakan aturan negara, transparan dan akuntabel. Karena ini pemerintah yang mengelola itu,” katanya.
Appi menilai konsep Kota Filantropi memiliki makna lebih luas daripada sekadar pengumpulan dan penyaluran dana sosial. Menurutnya, gerakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya saling membantu di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.
Ia mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun capaian fisik. Kepedulian masyarakat terhadap kelompok yang membutuhkan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan kota.
“Kota yang maju bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi atau infrastrukturnya yang megah, tetapi dari sejauh mana warganya yang kuat melindungi yang lemah, dan yang berpunya peduli pada yang tidak berpunya,” tuturnya.
Karena itu, Appi kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan gerakan filantropi.
Ia optimistis, apabila gagasan tersebut dikawal dan dijalankan secara konsisten, Makassar dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengelolaan zakat dan filantropi.
“Kalau gagasan ini lahir, dikawal, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka Makassar tidak hanya akan menjadi barometer nasional dalam pengelolaan zakat dan filantropi, tetapi juga akan menjadi kota yang diberkahi,” tutup Appi.
Rangkaian persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran Makassar sebagai prototipe Kota Filantropi Nasional pada November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Makassar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua BAZNAS Makassar Dr. Usman Sofian, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar Mohammad Syarief. (*)
Tinggalkan Balasan