MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar terus memperluas pelayanan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), distribusi air bersih kini menjangkau 161 titik dengan sasaran lebih dari 33 ribu jiwa di sejumlah kecamatan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) Kekeringan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sesuai instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan berdasarkan data rencana distribusi per Kamis (10/9/2026), sebanyak 13.573 kepala keluarga (KK) atau 33.641 jiwa menjadi sasaran pelayanan air bersih.
“Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi,” kata Fadli Tahar.
Distribusi air bersih tersebut menjangkau sejumlah kecamatan, di antaranya Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar.
Menurut Fadli, kebutuhan air bersih saat ini tidak hanya terjadi di kawasan permukiman warga, tetapi juga perumahan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), hingga wilayah padat penduduk.
“Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik. Atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini,” jelasnya.
Fadli menyebut tingginya jumlah warga penerima bantuan menunjukkan kebutuhan air bersih terus meningkat seiring kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar.
Salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar berada di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan sekitar 1.000 jiwa menjadi sasaran pelayanan.
Selain itu, sejumlah titik di Kecamatan Tallo, Panakkukang, Biringkanaya, dan Tamalanrea juga tercatat memiliki kebutuhan air bersih yang cukup tinggi.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, BPBD Makassar turut menyiapkan tandon air di berbagai lokasi.
Hingga saat ini, sebanyak 114 tandon telah disuplai dari total rencana 173 titik tandon yang akan mendapatkan pelayanan air bersih.
“Jadi kita menyiapkan, hari ini sampai saat ini sudah ada 114 tandon yang kita suplai di titik-titik, dari total 173 titik yang akan kita suplai,” terangnya.
Keberadaan tandon, kata Fadli, menjadi bagian penting dalam sistem distribusi karena dapat menampung air dari armada tangki sebelum disalurkan kepada masyarakat di sekitar titik pelayanan.
BPBD Makassar juga terus melakukan pemetaan kebutuhan peralatan pendukung di lapangan, termasuk mesin, selang panjang, hingga tambahan tandon pada wilayah yang membutuhkan.
“Pada prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota,” tegasnya.
BPBD Makassar memastikan jumlah titik distribusi air bersih masih berpotensi bertambah menyesuaikan kondisi dan hasil asesmen di lapangan.
Hal tersebut dilakukan karena kekeringan yang melanda sejumlah wilayah hingga kini masih terus berlangsung.
“Jumlah titik ini bisa jadi bertambah karena seiring dengan kekeringan yang cukup panjang ini sampai saat ini masih terus berlanjut,” katanya.
Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, BPBD Makassar juga menyederhanakan mekanisme pelaporan kebutuhan air bersih.
Warga diimbau menyampaikan laporan secara kolektif melalui RT, RW, maupun Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah masing-masing.
“Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana,” jelasnya.
Menurut Fadli, pelaporan melalui perangkat lingkungan akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi sekaligus memetakan kebutuhan air bersih secara lebih terukur.
Laporan tersebut selanjutnya dapat diteruskan melalui sejumlah kanal pelayanan pemerintah, termasuk Call Center 112, aplikasi Lontara Plus, hotline BPBD Makassar di nomor 08155112112, serta formulir distribusi air bersih yang telah disiapkan pemerintah.
“Artinya, kalau setiap warga yang langsung, bisa jadi menjadi tidak terkondisi. Jadi kami berharap warga yang di wilayahnya ada, bisa melapor ke RT-nya, RW-nya, atau Kaltana setempat, sehingga nanti mereka yang melapor ke kami,” ujarnya.
Fadli menegaskan penanganan kekeringan di Kota Makassar dilakukan secara terpadu dalam satu komando Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena distribusi air bersih membutuhkan dukungan lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah pihak yang terlibat dalam operasi penanganan kekeringan antara lain Damkarmat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, hingga BBWS Pompengan Jeneberang.
Dukungan juga datang dari dunia usaha melalui penyediaan armada truk dan tenaga untuk memperkuat distribusi air bersih ke wilayah terdampak.
“Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar,” tegas Fadli.
Pihak BPBD secara berkala terus mengevaluasi kebutuhan di lapangan, mulai dari jumlah titik distribusi, kapasitas armada, sumber air, ketersediaan tandon, selang, mesin, hingga peralatan pendukung lainnya.
Fadli mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar penanganan kekeringan dilakukan dengan prinsip respons cepat.
BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama status darurat kekeringan berlangsung.
“Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan,” tuturnya.
“Artinya, untuk penanganan kekeringan ini BPBD garda terdepan bersama semua stakeholder dengan status darurat kekeringan Makassar, kita harus mengawal ini sampai kekeringan berakhir,” sambung Fadli.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin warga harus menunggu hingga kondisi semakin sulit untuk mendapatkan pasokan air bersih.
“161 titik hari ini bukan sekadar angka. Di balik setiap titik terdapat keluarga, warga, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” kata Fadli.
Selain melakukan penanganan darurat melalui distribusi air bersih, Pemerintah Kota Makassar juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan.
Wali Kota Munafri Arifuddin telah mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyiapkan pembangunan sumur bor dalam di sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Fadli mengatakan keberadaan sumur bor dalam diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber air sekaligus mendukung sistem penyediaan air minum atau SPAM di kawasan terdampak.
“Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam,” jelasnya.
Menurut dia, pembangunan sumber air mandiri menjadi langkah penting agar masyarakat di wilayah terdampak tidak selalu bergantung pada distribusi air menggunakan armada tangki.
“Pada saat tersuplai SPAM-SPAM di daerah-daerah yang titik ini, mereka bisa mandiri. Jadi air bisa terproduksi oleh mereka sendiri tanpa masalah,” katanya.
BPBD Makassar memastikan operasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan akan terus dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dengan menggabungkan penanganan darurat melalui distribusi air bersih dan pembangunan infrastruktur sumber air untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar berharap persoalan kekeringan dapat ditangani secara lebih berkelanjutan.
“Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan