MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai 7,04 persen pada Triwulan II 2026 mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar. Capaian tersebut dinilai telah melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2026.
Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).
“Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” jelas Hartono.
Menurut Hartono, perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Makassar sepanjang 2026.
Ia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year (y-on-y) pada Triwulan I 2026.
“Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026,” tuturnya.
“Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026,” sambung Hartono membacakan pandangan Fraksi PKS secara tertulis.
Fraksi PKS mencermati adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi Makassar sepanjang semester pertama 2026. Setelah berada di angka 6,61 persen pada Triwulan I, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II.
Secara kumulatif, ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tercatat tumbuh 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen.
Makassar juga disebut memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.
“Sehingga kami faksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” jelas Hartono.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS menilai capaian pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Pertumbuhan ekonomi, menurut fraksi tersebut, perlu diterjemahkan ke dalam manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat, termasuk melalui perbaikan infrastruktur dasar, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS menyampaikan lima agenda yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.
Pertama, pemerintah diminta memperkuat pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
Kedua, pengendalian belanja operasi perlu dilakukan dengan tetap melindungi belanja yang bersifat produktif.
Ketiga, anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
Keempat, pemerintah didorong memperluas kesempatan kerja dan memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.
Kelima, setiap tambahan anggaran dalam APBD Perubahan harus memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.
Selain pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan 2026.
Fraksi tersebut meminta pemerintah menjelaskan faktor utama yang menyebabkan penurunan PAD, termasuk sejumlah pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi serta langkah yang disiapkan untuk memperbaiki realisasi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
Sorotan juga diarahkan pada komposisi belanja daerah.
Dalam APBD Perubahan 2026, belanja operasi disebut mengalami peningkatan sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.
Menurut Fraksi PKS, perubahan komposisi tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.
Berbagai persoalan seperti drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan hingga akses air bersih masih menjadi aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut juga disampaikan warga melalui kegiatan reses anggota DPRD, termasuk di wilayah Bangkala.
Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar penentuan prioritas belanja dalam APBD Perubahan 2026.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Hartono.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus).
Dengan persetujuan tersebut, pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Tinggalkan Balasan