MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Kelangkaan LPG 3 kilogram yang mulai dikeluhkan masyarakat di Kota Makassar mendapat perhatian serius Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi. Ia mendesak PT Pertamina untuk segera melakukan investigasi terhadap pangkalan resmi sekaligus memastikan distribusi gas bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
Appi menilai persoalan kelangkaan LPG 3 kg tidak cukup hanya ditangani dengan penambahan pasokan. Pengawasan terhadap seluruh mata rantai distribusi, terutama hingga ke tingkat pangkalan, juga harus diperketat untuk mengetahui penyebab gas bersubsidi sulit diperoleh masyarakat.
“Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan,” tegas Appi, Senin (14/9/2026).
Wali Kota Makassar itu meminta Pertamina memastikan kuota dan pasokan LPG 3 kg dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh agar distribusi gas bersubsidi tidak mengalami penyimpangan.
Menurut Appi, kelangkaan LPG 3 kg harus dilihat secara komprehensif, mulai dari ketersediaan barang hingga proses penyalurannya kepada masyarakat. Pemeriksaan juga perlu dilakukan di pangkalan resmi untuk memastikan LPG subsidi benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak,” tutur Appi.
Appi pun mendesak PT Pertamina agar segera turun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap pangkalan-pangkalan yang menyalurkan LPG 3 kg di Makassar.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena LPG 3 kg merupakan komoditas yang memperoleh subsidi dari pemerintah. Karena itu, distribusinya harus dikawal agar tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
“Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka,” ujarnya.
Persoalan ketersediaan LPG 3 kg, lanjut Appi, juga menjadi bagian dari pembahasan bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan pihak Pertamina. Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan kebutuhan energi masyarakat, termasuk antrean serta ketersediaan bahan bakar minyak di sejumlah wilayah.
Appi menilai penanganan persoalan LPG bersubsidi membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pengawasan yang kuat dan terintegrasi dinilai penting agar persoalan distribusi tidak semakin membebani masyarakat.
“Ini memang butuh Satgas yang sangat kuat, secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan ketersediaan bagi kebutuhan masyarakat,” katanya.
“Karena ini menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari. Ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,” sambung Appi.
Pemerintah Kota Makassar, kata Munafri, akan terus mendorong pemenuhan kebutuhan energi dasar masyarakat. Di saat yang sama, tata kelola distribusi LPG 3 kg juga harus berjalan sesuai aturan, mulai dari ketersediaan stok, proses penyaluran hingga penjualan di pangkalan.
Appi berharap langkah pengawasan dan investigasi yang dilakukan dapat memastikan LPG bersubsidi tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Yang penting agar LPG 3 kg yang merupakan bersubsidi, tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran,” harap Appi. (*)
Tinggalkan Balasan