MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar meraih dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dua penghargaan tersebut diberikan atas capaian Pemkot Makassar dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dan Akses terhadap Layanan Dasar Pendidikan. Penghargaan diterima langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi dalam malam apresiasi yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026) malam.
Appi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam menjalankan berbagai program pelayanan dasar di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kemendagri, Kota Makassar dapat dua penghargaan. Pertama implementasi program 3 juta rumah dan kedua akses terhadap layanan dasar pendidikan,” ujar Appi usai menerima penghargaan.
Untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, salah satu program yang menjadi bagian dari capaian tersebut adalah bedah rumah sebanyak 300 unit. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak.
Sementara itu, pada kategori Akses terhadap Layanan Dasar Pendidikan, Pemerintah Kota Makassar memperoleh bantuan sebesar Rp1,5 miliar.
Menurut Appi, apresiasi dari pemerintah pusat tidak hanya menjadi pengakuan terhadap program yang dijalankan pemerintah daerah. Penghargaan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan dasar di Makassar mendapat perhatian di tingkat nasional.
Namun, Appi menegaskan bahwa penghargaan bukan menjadi tujuan akhir. Pemerintah kota, kata dia, tetap harus memastikan setiap program memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi, ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuktikan layanan-layanan dasar itu bisa delivered dengan baik untuk masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga apresiasi ini memberikan dampak bahwa apa yang kita lakukan ini terapresiasi dengan baik,” sambung Ketua IKA FH Unhas itu.
Pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Pemkot Makassar dinilai memiliki sejumlah dukungan terhadap percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dukungan tersebut antara lain melalui kemudahan dan percepatan proses perizinan pembangunan perumahan. Kebijakan daerah terkait kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta penyediaan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap hunian layak.
Program bedah rumah menjadi salah satu bentuk intervensi Pemkot Makassar untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH). Sebanyak 300 unit rumah menjadi sasaran perbaikan dengan besaran bantuan diperkirakan sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta untuk setiap unit.
“Kita dapat kesempatan bedah rumah 300 unit, nilainya sekitar Rp20 sampai Rp30 juta untuk membenahi rumah per unitnya,” jelas Appi.
Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mendukung kebijakan penyediaan hunian yang lebih layak.
Sementara pada sektor pendidikan, Pemkot Makassar tidak hanya berfokus pada wilayah daratan. Pemerataan akses pendidikan juga diarahkan ke masyarakat yang berada di kawasan kepulauan.
Kondisi geografis wilayah kepulauan membuat penyediaan layanan pendidikan membutuhkan perhatian tersendiri, termasuk dalam hal ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan hingga dukungan terhadap masyarakat.
Penilaian pada kategori Akses terhadap Layanan Dasar Pendidikan mencakup sejumlah indikator, di antaranya pemerataan tenaga pendidik, ketersediaan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Munafri menekankan pentingnya memastikan warga di wilayah kepulauan memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.
“Bagaimana kesetaraan pendidikan yang ada di pulau terpencil, bagaimana memperhatikan tenaga pendidik, dan insentif. Serta memperhatikan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Menurut Appi, capaian tersebut justru harus menjadi pemicu bagi Pemkot Makassar untuk terus melakukan perbaikan. Pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada penghargaan yang telah diterima, tetapi perlu memperkuat program yang sudah berjalan dan membenahi sektor pelayanan yang masih membutuhkan perhatian.
“Ini adalah kerja keras semua pihak, kami dari Pemerintah Kota Makassar terus akan meningkatkan pola-pola layanan yang ada,” imbuh mantan CEO PSM itu.
Empat Kategori Jadi Fokus Apresiasi
Selain pendidikan dan program perumahan, Appi juga menyinggung kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri yang menjadi salah satu fokus dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II.
Secara keseluruhan, terdapat empat kategori utama dalam ajang tersebut, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses terhadap Layanan Pendidikan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Dua penghargaan yang diperoleh Makassar menunjukkan adanya apresiasi terhadap program pemerintah daerah pada sektor pelayanan dasar, khususnya penyediaan hunian layak dan pemerataan akses pendidikan.
Dalam penyerahan penghargaan kategori layanan pendidikan, penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Indonesia tahun 2026, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, kepada Munafri Arifuddin.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyerahkan penghargaan kepada Munafri untuk kategori bedah rumah atau 300 hunian.
Tinggalkan Balasan