JURNALNEWS.CO.ID — Inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+) menjadi perhatian dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan bagaimana platform tersebut dimanfaatkan untuk memangkas birokrasi, mencegah pungutan liar (pungli), dan mempercepat pelayanan publik.
Dalam forum yang berlangsung di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Munafri memperkenalkan Lontara+ sebagai Super Apps resmi Pemkot Makassar yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Di hadapan tim penilai, Munafri yang akrab disapa Appi menjelaskan bahwa Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelayanan, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan perkotaan.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.
Menurut Appi, integrasi layanan dalam satu platform memungkinkan masyarakat mengakses kebutuhan pelayanan sekaligus menyampaikan pengaduan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.
Skema tersebut diharapkan mampu memangkas tahapan birokrasi, menutup celah praktik pungli, serta menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Lontara+ juga dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan. Mulai dari persoalan infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, pelayanan publik, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Platform yang mulai dikembangkan sejak 2025 itu terus diperluas agar berbagai informasi dan kebutuhan pelayanan pemerintahan dapat diakses masyarakat melalui satu kanal digital.
Dari sisi penggunaan, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan jumlah aktivasi melampaui 3,9 juta. Sementara itu, pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi tersebut telah mencapai lebih dari 20 ribu laporan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 pengaduan berhasil dituntaskan. Capaian ini setara dengan tingkat penyelesaian sebesar 91,7 persen.
“Capaian ini menjadi gambaran pemanfaatan teknologi digital dalam memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan,” papar Ketua IKA FH Unhas itu.
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari keberadaan aplikasi. Hal yang lebih penting adalah kemampuan teknologi tersebut memberikan manfaat langsung serta memastikan pemerintah hadir merespons kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong warga agar lebih aktif menggunakan kanal pengaduan resmi sebagai sarana menyampaikan persoalan dan mengawasi kualitas pelayanan publik.
Sebagai bentuk dorongan terhadap partisipasi tersebut, Pemkot Makassar juga merencanakan penyelenggaraan Lontara+ Award. Program ini disiapkan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat maupun perangkat daerah yang aktif memanfaatkan dan menindaklanjuti layanan pengaduan.
Dalam kesempatan itu, Appi turut menyoroti pentingnya I-SIM 2026 sebagai wadah pertukaran inovasi antardaerah. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan serta program yang berpotensi menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya.
Ia berharap berbagai inovasi yang dipresentasikan dalam forum tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan daerah masing-masing, tetapi juga dapat diadopsi dan dikembangkan oleh daerah lain.
“Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan,” harap Appi.
Melalui pengembangan Lontara+, Pemkot Makassar berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan menempatkan kemudahan akses, transparansi, dan kecepatan penanganan pengaduan sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
Tinggalkan Balasan