MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) sebagai salah satu rujukan dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Hal itu terlihat dalam kunjungan kerja Pemprov NTB ke Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan studi tiru terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan.
Kunjungan yang dirangkaikan dengan silaturahmi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis (24/9/2026).
Rombongan Pemprov NTB dipimpin Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri. Hadir pula jajaran pemerintah kabupaten/kota serta perangkat daerah dari Provinsi NTB.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima langsung rombongan tersebut. Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan salam dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan agenda di Kementerian Dalam Negeri.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh warga Kota Makassar, saya menyampaikan selamat datang di Kota Makassar, Kota Anging Mammiri. Kami merasa terhormat Makassar menjadi lokus kunjungan kerja dan studi tiru terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Menurut Aliyah, Pemkot Makassar terus mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan terintegrasi. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pemanfaatan data serta perluasan akses terhadap jaminan sosial.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan Pemprov NTB adalah Makassar Berjasa. Program tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan.
Aliyah menjelaskan, kelompok seperti nelayan, pedagang kaki lima, pengemudi, pekerja jasa, pekerja keagamaan hingga kelompok rentan lainnya menghadapi risiko ekonomi ketika mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan sumber penghasilan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu membangun sistem perlindungan yang tidak hanya memberikan respons ketika risiko terjadi, tetapi juga mencegah keluarga rentan semakin terjerumus ke dalam kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konvergensi program, data yang presisi, serta perlindungan jaminan sosial yang masif agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, memaparkan pelaksanaan program Makassar Berjasa, termasuk mekanisme penganggaran dan sasaran penerima manfaat.
Ia menjelaskan, program perlindungan pekerja rentan tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Makassar dan memperoleh dukungan anggaran melalui APBD.
Pada 2026, Pemkot Makassar memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD kepada 81.466 pekerja rentan.
Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sekitar 45.000 pekerja rentan memperoleh perlindungan tambahan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).
Penerima manfaat berasal dari beragam kelompok pekerja. Di antaranya pedagang kaki lima, nelayan, penjual sayur, pekerja RT/RW, pekerja keagamaan, penyandang disabilitas, komunitas seni serta kelompok pekerja rentan lainnya.
Untuk memperluas jangkauan kepesertaan, Pemkot Makassar juga mengandalkan 1.005 Agen Perisai yang tersebar hingga tingkat RW.
Agen tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendekatkan akses informasi sekaligus layanan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi bagaimana memastikan perlindungan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Zainal.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi sambutan Pemkot Makassar serta kesempatan untuk mempelajari program perlindungan sosial yang telah berjalan di Kota Makassar.
Ia mengatakan, Pemprov NTB juga tengah berupaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya guna menghadapi berbagai risiko sosial maupun ekonomi.
Menurutnya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB masih dapat diperluas, terutama untuk menjangkau pekerja informal.
“Kami hadir di Kota Makassar untuk belajar dari sebuah inovasi yang sangat inspiratif, salah satunya program Makassar Berjasa. Program ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pekerja rentan,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Salah satu hal yang menjadi perhatian rombongan NTB adalah pola pendekatan berbasis komunitas melalui Agen Perisai yang menjangkau masyarakat hingga tingkat RW.
Indah menyebut pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi NTB dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial hingga ke tingkat desa dan dusun.
“Kami ingin mempelajari bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana penganggarannya melalui APBD, siapa sasaran penerimanya, serta bagaimana implementasinya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Aliyah Mustika Ilham menyambut positif kunjungan Pemprov NTB. Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi kesempatan bagi daerah lain untuk mempelajari kebijakan Makassar, tetapi juga membuka ruang bagi Pemkot Makassar untuk mendapatkan pengalaman dari NTB.
Ia menegaskan bahwa studi tiru seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan dan inovasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Studi tiru hari ini bukanlah sarana untuk merasa lebih baik, melainkan wadah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Kami yakin banyak pula inovasi luar biasa dari NTB yang dapat kami pelajari bersama,” tutupnya.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program, diskusi dan pertukaran pengalaman mengenai strategi penanggulangan kemiskinan serta perlindungan pekerja rentan.
Sebagai simbol silaturahmi dan penguatan hubungan antardaerah, Aliyah Mustika Ilham dan Indah Dhamayanti Putri juga saling menyerahkan cenderamata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran asisten dan staf ahli Pemkot Makassar, para kepala SKPD, kepala bagian, camat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota dari Provinsi NTB.
Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Makassar dan Pemprov NTB diharapkan dapat terus memperkuat pertukaran inovasi dan pengalaman dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi pekerja rentan dan masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan.
Tinggalkan Balasan