MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui pembaruan regulasi pengelolaan aset daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi mengajukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Usulan perubahan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (28/8/2026).
Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan regulasi terbaru.
Menurutnya, Perda Nomor 7 Tahun 2017 sebelumnya disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pemerintah pusat kini telah menerbitkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang memuat sejumlah penyempurnaan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah.
“Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.
Munafri menuturkan, pembaruan regulasi tersebut dilakukan secara selektif dan terukur. Sejumlah ketentuan dalam Perda mengalami perubahan, sementara beberapa aturan baru turut diusulkan untuk melengkapi sistem pengelolaan aset daerah.
Secara substansi, perubahan regulasi itu meliputi penyempurnaan kewenangan dan tanggung jawab para pihak dalam pengelolaan aset. Selain itu, aturan baru juga mengatur mekanisme pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan administrasi, fisik dan hukum.
Ketentuan mengenai penilaian, pemindahtanganan, penghapusan hingga pemusnahan aset juga menjadi bagian dari pembaruan yang diajukan Pemerintah Kota Makassar.
Tidak hanya itu, Ranperda tersebut turut memperkuat pengelolaan dokumen kepemilikan aset serta menghadirkan indikator kinerja pengelolaan barang milik daerah sebagai instrumen evaluasi.
Melalui pembaruan regulasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap sistem pengelolaan aset dapat berjalan semakin tertib, transparan dan akuntabel. Setiap barang milik daerah juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan-perubahan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang semakin tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum, serta memberikan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah,” tuturnya.
Munafri menambahkan, penyusunan Ranperda tersebut juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyesuaian regulasi pengelolaan aset daerah, kata dia, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola keuangan sekaligus menjaga kualitas akuntabilitas pemerintahan.
“Ranperda ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, memperkuat tata kelola aset daerah, serta mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan