JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh 1.005 Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah. Program ini didorong Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk memperluas pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru, termasuk mengonversi sampah menjadi saldo Tabungan Emas.

Target tersebut disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat menghadiri Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Tahun 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Mengusung tema FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi Pemkot Makassar, PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar, pengelola bank sampah, dan mitra pengolahan sampah.

Menurut Appi, sampah rumah tangga tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan kebersihan lingkungan. Jika dipilah dan dikelola secara tepat, sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat menambah pendapatan keluarga.

“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Appi.

Ia menjelaskan, kerja sama Pemkot Makassar dengan Pegadaian melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas merupakan salah satu upaya menghadirkan manfaat langsung dari kebiasaan memilah sampah.

Kolaborasi tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Appi menilai, pengembangan bank sampah harus diperluas hingga tingkat lingkungan. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa, Makassar membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir.

Ia mengungkapkan, timbulan sampah Kota Makassar pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 1.054 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 54,46 persen merupakan sampah organik dan 15,30 persen berupa sampah plastik.

Kondisi itu menunjukkan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya, terutama melalui kebiasaan memilah sampah di rumah.

Upaya tersebut mulai menunjukkan perkembangan. Jumlah bank sampah unit aktif di Makassar meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026.

Selain bank sampah unit, Makassar juga memiliki tiga bank sampah pusat yang berlokasi di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Pemkot juga memperkuat kerja sama dengan para offtaker atau mitra penyerap hasil pengolahan sampah agar material yang dikumpulkan memiliki kepastian pasar.

Meski demikian, Appi ingin pengembangan tersebut tidak berhenti pada jumlah bank sampah yang sudah terbentuk.

Ia secara khusus mengajak Pegadaian dan FORSEPSI mengambil peran dalam membina bank sampah di seluruh RW di Makassar.

“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.

Appi juga memaparkan perkembangan nilai ekonomi dari pengelolaan bank sampah di Makassar.

Pendapatan bank sampah pusat yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026.

Capaian tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemkot Makassar bahkan memasang target omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.

Menurut Appi, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap kolaborasi Pemkot, Pegadaian, dan FORSEPSI tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah bank sampah, tetapi juga meningkatkan kemampuan pengelolaan, pemasaran, dan pengembangan produk bernilai ekonomi.

“Saya juga berharap Pemkot bersama Pegadaian dan FORSEPSI untuk tidak hanya memperluas jaringan bank sampah, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan nilai tambah sampah yang dikumpulkan,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Appi turut menjelaskan langkah Pemkot Makassar membenahi sistem pengelolaan sampah, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa di Antang.

Ia mengakui, Makassar sebelumnya menjadi salah satu daerah yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat persoalan pengelolaan TPA yang masih menggunakan sistem open dumping.

Pemkot kini melakukan pembenahan secara bertahap agar pengelolaan TPA Tamangapa memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.

Namun, menurut Appi, perbaikan di kawasan TPA saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sistem pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan dari sumbernya juga harus dibenahi.

“Ketika TPA sudah kita selesaikan, saya berpikir selesai juga persoalan sampah. Ternyata ini baru satu kepingan kecil. Sekarang kita turun lagi membenahi sistem pengangkutan, untuk memastikan sampah yang sampai ke TPA itu hanya residu,” jelasnya.

Edukasi pemilahan sampah juga mulai diperluas ke lingkungan pendidikan. Sekolah didorong membiasakan peserta didik mengenali sampah organik dan anorganik melalui penyediaan tempat sampah sesuai jenisnya.

Appi berharap kebiasaan tersebut dapat terbentuk sejak dini sehingga kesadaran menjaga lingkungan tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain memperkuat bank sampah di tingkat RW dan sekolah, Appi mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus yang bertugas menangani pemilahan sampah dalam berbagai kegiatan besar di Makassar.

Menurutnya, konser, festival, dan kegiatan publik lainnya berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Ia mencontohkan kegiatan yang dihadiri sekitar 10.000 orang dapat menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral.

Karena itu, pengelola bank sampah diharapkan dapat bekerja sama dengan penyelenggara acara atau event organizer untuk menyediakan layanan pengumpulan dan pemilahan sampah.

“Kalau bisa FORSEPSI membuat tim. Setiap ada event mereka harus hadir untuk melakukan pemilahan sampah,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku), Pratikno, menegaskan komitmen perusahaan untuk memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Menurutnya, gerakan bank sampah memiliki manfaat ganda karena menghubungkan kepedulian terhadap lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kota, Pegadaian, pengelola bank sampah dan mitra penyerap hasil pengolahan sampah (offtaker),” katanya.

Pratikno mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam membenahi pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menyebut kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya, pembenahan TPA Tamangapa, serta penguatan bank sampah menjadi bagian penting dalam mendukung target Makassar bebas sampah pada 2029.

“Kami melihat bagaimana Pemerintah Kota Makassar dikomandoi Pak Wali Kota terus mendorong pembenahan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menuju target Makassar bebas sampah tahun 2029,” ujar Pratikno.

Ia menjelaskan, keberhasilan ekonomi sirkular membutuhkan keterhubungan seluruh proses, mulai dari pemilahan sampah di rumah tangga, pengumpulan melalui bank sampah, hingga penyerapan material oleh mitra offtaker.

Dalam Konsolidasi Wilayah FORSEPSI 2026, sejumlah agenda turut dibahas, di antaranya evaluasi program, penyusunan rencana kerja, penataan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, penyediaan panduan kerja melalui e-book, serta diskusi bersama mitra penyerap hasil pengolahan sampah.

Bagi Pegadaian, penguatan bank sampah juga merupakan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang mencakup kepedulian lingkungan, pemberdayaan sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan.

Pratikno menambahkan, Pegadaian ingin memastikan aktivitas memilah sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi kebersihan lingkungan, tetapi juga menghasilkan aset bernilai jangka panjang bagi keluarga.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan Tabungan Emas sebagai sarana mengakumulasikan nilai ekonomi dari hasil pengelolaan sampah.

“Hasil jerih payah memilah sampah, sekecil apa pun awalnya, akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika bisa diakumulasikan menjadi aset yang aman dan bernilai jangka panjang, seperti melalui Tabungan Emas PT Pegadaian,” tuturnya.

Pegadaian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, lanjut Pratikno, berkomitmen memperluas edukasi keuangan, membuka akses layanan yang mudah dan transparan, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan gerakan bank sampah tidak semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang terkumpul, tetapi juga dari nilai tambah yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan target 1.005 RW memiliki bank sampah, Pemkot Makassar berharap gerakan memilah sampah semakin meluas. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan, bahkan berkembang menjadi tabungan emas bagi masyarakat. (*)