JURNALNEWS.CO.ID– Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebanyak 85 unit traktor bantuan pemerintah menjadi sasaran penarikan dan pemeriksaan setelah muncul dugaan penyalahgunaan bantuan yang semestinya diberikan secara gratis kepada petani.

Persoalan tersebut mencuat ketika Amran melakukan kunjungan kerja di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026).

Dalam kunjungan itu, Amran mengaku geram setelah menerima laporan adanya oknum yang diduga memperjualbelikan bantuan alsintan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ia menegaskan, bantuan pertanian yang bersumber dari anggaran negara tidak boleh dijadikan komoditas bisnis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegas Amran.

Menurut Amran, praktik tersebut bukan sekadar penyimpangan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga merugikan petani kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program pemerintah.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan jual beli traktor bantuan tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat.

Amran mengungkapkan, laporan dugaan penyalahgunaan alsintan juga diterimanya dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Takalar.

Atas laporan tersebut, ia memerintahkan agar traktor yang terindikasi bermasalah segera ditarik untuk diperiksa.

“Kami minta tarik itu traktor. Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik! Kalau ada main-main, dihukum juga. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya.

Penarikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan pertanian kembali dimanfaatkan sesuai tujuan awal penyalurannya.

Amran juga menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk apabila terdapat pihak yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan pejabat kementerian.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Sementara itu, pengungkapan dugaan mafia alsintan melibatkan tim gabungan Kementerian Pertanian dan Kodam XIV/Hasanuddin.

Asisten Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, menjelaskan bahwa aparat telah mengamankan dua unit traktor bantuan pemerintah dari dua wilayah berbeda, yakni Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa.

Pengamanan dilakukan setelah Kementerian Pertanian memperoleh informasi mengenai dugaan transaksi jual beli alsintan bantuan pemerintah.

Dua orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut juga telah diamankan dan diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak Kodam belum membeberkan secara terperinci identitas maupun peran masing-masing orang karena penanganan perkara telah diserahkan kepada kepolisian.

Dalam pengungkapan tersebut, salah satu modus yang terungkap adalah penawaran traktor bantuan melalui media sosial.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, bersama tim gabungan bahkan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli untuk menelusuri penawaran tersebut.

Salah satu traktor yang diamankan merupakan jenis Kubota Super Strong RTR-180 yang ditawarkan dengan harga Rp120 juta.

Dari penelusuran itu, aparat kemudian bergerak ke lokasi di Desa Baranti, Kabupaten Sidrap, pada Rabu (18/11/2026), dan mengamankan unit traktor yang diduga merupakan bantuan pemerintah.

Mentan Amran juga menepis anggapan bahwa pihak yang memiliki hubungan dengan pejabat kementerian dapat terhindar dari proses hukum.

Ia meminta aparat tetap bertindak apabila ditemukan bukti keterlibatan siapa pun dalam penyalahgunaan bantuan pertanian.

“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” kata Amran.

Ia turut mengapresiasi dukungan jajaran intelijen Kodam dan kepolisian dalam mengungkap dugaan praktik penyimpangan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena bantuan alsintan merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta menekan biaya pengolahan lahan bagi petani.

Karena itu, pemerintah meminta pengawasan distribusi bantuan diperketat agar fasilitas yang dibiayai negara benar-benar digunakan oleh kelompok tani dan penerima yang berhak.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, verifikasi terhadap traktor yang terindikasi bermasalah diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi bantuan pemerintah yang disalahgunakan.(*)