MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mendesak PT Pertamina bersama pengelola SPBU segera mengatur pola antrean kendaraan, termasuk jadwal pengisian bagi bus dan truk, menyusul panjangnya antrean BBM yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah titik di Kota Makassar.
Desakan tersebut disampaikan Appi saat mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda.
Dalam pertemuan itu, Appi diterima Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran Pertamina.
Appi mengatakan kedatangannya merupakan bentuk respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang harus menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga membenahi sistem pelayanan di lapangan agar masyarakat umum tidak ikut dirugikan.
“Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi mengawali pembicaraan.
Menurut Appi, antrean panjang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memastikan stok BBM tersedia. Pengaturan kendaraan dan peningkatan kapasitas pelayanan di SPBU juga harus dilakukan.
Salah satu langkah yang diusulkan yakni mengaktifkan seluruh nozzle atau selang pengisian yang tersedia serta menambah jumlah operator.
Ia menilai, keterbatasan petugas dapat memperlambat proses pengisian dan membuat antrean kendaraan semakin panjang.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 Dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 ornag. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
Selain menambah petugas, Appi meminta dibuatkan pengaturan berdasarkan jenis kendaraan. Kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, bus hingga truk dinilai perlu memiliki alur pelayanan yang lebih teratur.
Salah satu skema yang ditawarkan adalah sistem klasterisasi kendaraan dan pengaturan waktu masuk ke SPBU sehingga kendaraan besar tidak seluruhnya datang pada waktu yang sama.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambah Appi.
Appi menegaskan persoalan antrean BBM harus dilihat sebagai persoalan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, tidak ingin kebutuhan dasar masyarakat justru menimbulkan masalah baru.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyakarat,” tegas Appi.
Ia menyebut antrean panjang bukan hanya menyulitkan warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga mulai berdampak terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga operasional pemerintahan.
Bahkan, armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar turut terdampak karena harus menghadapi antrean BBM.
Appi meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai kondisi biasa yang dapat dibiarkan berlarut-larut.
“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, juga membutuhkan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya yang menyebabkan antrean panjang tersebut.
Pemerintah ingin mengetahui apakah persoalan berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM atau faktor lain yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
Untuk mengurangi kepadatan SPBU di dalam Kota Makassar, Appi juga mengusulkan agar SPBU di wilayah penyangga seperti Maros dan Gowa dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan berukuran besar seperti bus, truk dan kendaraan ekspedisi tidak semestinya seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Dengan pembagian pelayanan ke wilayah penyangga, beban SPBU di kawasan padat Kota Makassar diharapkan dapat berkurang.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Appi juga meminta Pertamina menambah personel apabila kondisi antrean sedang tidak normal.
Menurutnya, jumlah operator harus disesuaikan dengan tingkat kepadatan kendaraan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat.
Selain penanganan teknis, ia meminta sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Informasi mengenai kondisi BBM, mekanisme pengisian, kebijakan distribusi serta langkah penanganan harus disampaikan secara jelas.
“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar itu.
Appi menegaskan pertemuan dengan Pertamina tidak boleh berhenti pada seremoni. Hal terpenting adalah memastikan antrean segera terurai dan pelayanan BBM kembali normal.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.
Pemkot Makassar, kata Appi, akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU untuk memastikan persoalan tersebut tidak kembali mengganggu kebutuhan masyarakat.
“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum dalam kondisi aman.
Deny mengatakan Pertamina akan segera menjalankan sejumlah langkah penanganan, termasuk pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Wali Kota Makassar.
“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperpanjang jam operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.
Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.
Menurut Deny, pengoperasian SPBU selama 24 jam ditujukan untuk mengurangi konsentrasi kendaraan di titik-titik yang mengalami kepadatan.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.
Pertamina juga menyebut telah meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons antrean yang terjadi.
Untuk solar, penyaluran disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara penyaluran Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen dari kondisi normal.
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tuturnya.
“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambah Deny.
Ia menjelaskan, besaran suplai ke setiap SPBU tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.
“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan. Karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga,” katanya.
Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan untuk kemudian mendapatkan dukungan suplai sesuai kebutuhan.
“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.
Selain meningkatkan suplai dan jam operasional, Pertamina telah berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk melakukan penertiban antrean di lapangan.
Deny mengatakan tambahan pasokan harus dibarengi dengan pengaturan kendaraan agar pelayanan berjalan efektif dan antrean tidak semakin panjang.
“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.
Langkah tersebut sekaligus sejalan dengan usulan Wali Kota Makassar untuk mengoptimalkan seluruh nozzle, menambah petugas, mempercepat pelayanan serta mengatur alur kendaraan, khususnya kendaraan berukuran besar.
“Kemudian, kami sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU,” tutup dia. (*)
Tinggalkan Balasan