Makassar, JURNALNEWS.CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 bagi jajaran Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan yang digelar Inspektorat Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin (6/7/2026).
Bimtek ini diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kota Makassar, sekretaris perangkat daerah, hingga kepala subbagian perencanaan. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman aparatur mengenai penerapan SAKIP sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa SAKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administrasi. Menurutnya, sistem tersebut merupakan alat utama untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah sekaligus menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujarnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai kualitas perencanaan menjadi fondasi utama keberhasilan setiap program pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat fungsi perencanaan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.
Selain memperkuat perencanaan, Appi juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar kebijakan dan penganggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh OPD memastikan setiap program yang dijalankan memiliki manfaat yang jelas dan terukur.
Dalam kesempatan itu, Appi mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum evaluasi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun sistem kerja.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa di era digital, pemerintah dituntut lebih cepat merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pelayanan yang responsif, komunikasi publik yang terbuka, serta kebijakan yang tepat dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan warga.
Menurut Appi, setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berlandaskan aturan yang berlaku dan didukung fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
Untuk memperkuat implementasi SAKIP, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada penyusunan dokumen, tetapi juga membangun sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas.
Di sisi lain, Appi meminta Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada seluruh OPD agar penerapan SAKIP berjalan optimal.
Ia pun mengimbau seluruh perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.
“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.
Melalui pelaksanaan Bimtek SAKIP 2026 ini, Pemerintah Kota Makassar berharap kapasitas aparatur semakin meningkat dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dapat terus diperkuat.
“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan