Makassar, JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar mematangkan persiapan pelaksanaan Digitalisasi Bansos sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Appi menilai keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dalam proses pendataan.
“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” ujar Munafri.
Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menerima petugas yang melakukan pendataan dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Karena itu, masyarakat tidak khawatir ketika didatangi petugas dalam rangka proses pendataan,” tambahnya.
Appi menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar mengubah mekanisme pendataan dari sistem manual ke platform digital. Lebih jauh, program tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data sosial yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
“Dengan berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah,” tuturnya.
Dalam arahannya, Appi menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terlibat aktif menyukseskan program tersebut. Menurutnya, persoalan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah saja.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.
Ia meminta seluruh SKPD memperkuat koordinasi, termasuk dengan camat dan lurah, agar proses pendataan masyarakat dapat berlangsung efektif hingga tingkat wilayah terkecil.
Selain itu, Munafri juga menginstruksikan Dinas Sosial segera menggelar koordinasi lanjutan bersama seluruh kepala perangkat daerah guna menyusun strategi pelaksanaan, pembagian tugas, dan penanggung jawab di masing-masing instansi.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” katanya.
Tak hanya koordinasi internal, Appi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, warga perlu memahami tujuan program, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan data yang benar, serta jaminan kerahasiaan informasi pribadi.
“Sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai adanya pendataan,” tuturnya.
Ia berharap pendekatan edukatif dan persuasif dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga proses pendataan berjalan lancar.
“Jangan sampai masyarakat merasa khawatir ketika didatangi petugas. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran,” jelas Appi.
Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan pelaksanaan Digitalisasi Bansos. Kesempatan tersebut dinilai sebagai momentum memperkuat sistem pendataan sosial yang lebih modern dan akurat.
Appi berharap pelaksanaan piloting tidak berhenti pada tahap pendataan semata, tetapi mampu menghadirkan basis data yang berkualitas untuk mendukung penyaluran bantuan sosial maupun penyusunan program pemberdayaan masyarakat.
Di akhir arahannya, ia kembali mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan menerima petugas pendata dan memberikan informasi secara jujur.
“Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya,” imbuh Munafri.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan tahapan piloting kini memasuki proses pembentukan ribuan agen pendamping yang akan mempercepat pendataan masyarakat.
“Agar seluruh warga khususnya dari 436 ribu sekian kartu keluarga, itu bisa terdata mulai dari desil 1 sampai 10,” singkatnya.(*)
Tinggalkan Balasan