Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Sebanyak 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan tata kelola pendidikan. Momen ini juga menjadi yang pertama dalam kurun sekitar satu dekade dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan ratusan kepala sekolah.
Dari total kepala sekolah yang dikukuhkan, sebanyak 314 merupakan kepala SD dan 55 kepala SMP. Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi mulai dari uji kompetensi, wawancara, hingga penelusuran rekam jejak.
Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa amanah sebagai kepala sekolah tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam membangun kualitas pendidikan.
“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti di depan mata. Ini, sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan,” tegasnya.
Wali Kota juga menginstruksikan agar seluruh kepala sekolah segera melakukan pembenahan data kepegawaian di masing-masing satuan pendidikan. Menurutnya, validitas data menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pendidikan yang profesional.
“Tugas ini, menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan sesaat setelah para kepala sekolah kembali ke sekolah masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, Munafri memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ia meminta seluruh kepala sekolah memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan sesuai aturan.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada praktik-praktik curang. Sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan proses verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional.
“Saya meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan proses verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Appi.
Di luar pelaksanaan SPMB, Pemkot Makassar mendorong seluruh sekolah mempercepat realisasi program prioritas pendidikan, termasuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan maupun perundungan.
“Kita harus memastikan tidak ada anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik,” katanya.
Munafri juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Ia meminta setiap sekolah menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan nonorganik serta membiasakan peserta didik melakukan pemilahan sejak dini.
“Sampah harus menjadi sahabat yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi sekolah,” ajaknya.
Ia bahkan mengajak guru dan kepala sekolah menjadi teladan dengan menerapkan kebiasaan memilah sampah di lingkungan rumah masing-masing.
“Modalnya cuma dua ember. Tetapi dampaknya sangat besar kalau dilakukan secara konsisten,” tuturnya.
Selain itu, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan program penanaman pohon sebagai bagian dari pendidikan lingkungan.
“Ini, saya harapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau, asri, dan nyaman bagi peserta didik,” harap Appi.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri turut menyoroti pelaksanaan acara perpisahan sekolah. Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak boleh menjadi beban bagi orang tua siswa.
“Kalau ada orang tua yang mau menanggung sendiri silakan. Tapi kalau harus patungan dan memberatkan orang tua murid, jangan dilakukan,” tegasnya.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kota Makassar juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengumpulkan kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD hingga SMP setiap bulan.
“Saya ingin mendengar kalau orang bertanya di mana pendidikan terbaik di Indonesia, jawabannya ada di Kota Makassar,” katanya.
Tambahan Insentif dan Transportasi Guru Pulau
Dalam arahannya, Munafri memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan menyiapkan tambahan insentif sebagai bentuk penghargaan atas tantangan yang dihadapi tenaga pendidik di pulau-pulau.
Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas transportasi laut guna mempermudah mobilitas guru menuju lokasi tugas.
“Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan bahwa kepala sekolah berbulan-bulan tidak datang ke pulau atau guru pulang lebih cepat daripada muridnya,” jelas Appi.
“Transportasi akan kami siapkan agar akses menuju sekolah dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan bahwa pembenahan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” katanya.
Ia menambahkan proses pelantikan membutuhkan waktu cukup panjang karena seluruh data harus melalui sinkronisasi dan validasi agar menghasilkan sistem pengelolaan pendidikan yang lebih akurat dan profesional.
Sebagai langkah awal, para kepala sekolah diminta memastikan kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, serta rutin melaporkan berbagai kebutuhan sekolah kepada pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru atau fasilitas tetapi tidak pernah dilaporkan. Karena itu evaluasi akan dilakukan rutin agar seluruh persoalan pendidikan bisa segera ditangani,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, menyebut pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Ia juga mengapresiasi peran media yang terus mengawal proses penataan birokrasi, termasuk tahapan validasi data kepala sekolah hingga pelantikan berlangsung.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan