Makassar, JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar memperoleh tambahan kuota program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Dari 79 sekolah yang diusulkan, sebanyak 30 sekolah kini masuk dalam daftar penerima program revitalisasi yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru, Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, serta Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Makassar, Kurniati.

Program revitalisasi sekolah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, mengatakan revitalisasi gedung sekolah merupakan program prioritas pemerintah yang difokuskan pada satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan berat.

“Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.

Selain revitalisasi infrastruktur, Kemendikdasmen juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Kita koordinasi Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” tuturnya.

Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan paling parah.

“Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” lanjutnya.

Salim juga mengingatkan pentingnya validitas data dalam pengusulan sekolah penerima bantuan agar program benar-benar tepat sasaran.

“Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dari 79 sekolah yang diajukan Pemerintah Kota Makassar, sebelumnya hanya 11 sekolah yang masuk tahap awal. Namun, jumlah tersebut kini bertambah menjadi 30 sekolah.

“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” katanya.

Menurut Salim, peluang penambahan kuota masih terbuka pada tahap berikutnya apabila terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.

Secara nasional, pemerintah pada tahap awal mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,1 triliun untuk revitalisasi 3.886 sekolah. Setelah adanya tambahan anggaran melalui APBN Perubahan, jumlah sekolah yang disetujui meningkat menjadi sekitar 15.100 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp15 triliun.

Ia menjelaskan, besaran anggaran setiap sekolah disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan.

“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.

Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal penyelesaian administrasi bagi sekolah-sekolah penerima tahap pertama agar seluruh persyaratan, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), dapat diselesaikan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026.

“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Sangkarrang.

Menurutnya, satuan pendidikan di kawasan kepulauan masih membutuhkan peningkatan fasilitas agar kualitas layanan pendidikan dapat setara dengan sekolah di wilayah daratan.

“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang, dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.

Ia menambahkan, pemerataan pembangunan sarana pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh peserta didik, termasuk yang berada di pulau-pulau, memperoleh fasilitas belajar yang layak.

“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” tutup Achi Soleman.(*)