JURNALNEWS.CO.ID – Jakarta – Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diyakini sudah berada pada jalur yang benar. Hal ini terlihat dari beberapa leading indicator perekonomian yang membaik seiring dengan melambatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Penanganan krisis ini juga lebih baik dibandingkan penanganan krisis sebelumnya pada 1997-1998 dan 2008.

Dari upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi, hingga 31 Desember 2021 pukul 18.00 WIB, tercatat dari 208,26 juta target vaksinasi dosis 1 dan dosis 2, vaksinasi dosis 1 dilakukan terhadap 161,32 juta orang atau 77,46% dari target, vaksinasi dosis 2 menjadi 113,85 juta orang atau 54,67% dari target. Sedangkan vaksinasi dosis ke-3 telah diberikan kepada 1,29 juta orang atau 87,75% dari target.

Upaya vaksinasi juga telah diperluas dan dipercepat untuk kelompok anak usia 6 sampai 11 tahun. Sabtu (1/1/2022) Dalam hal pemulihan ekonomi, Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia sudah berada di atas 100 pada 118,5. Ekspor Indonesia pada triwulan III 2021 naik 29,16%, sedangkan impor naik 30,11%. Indonesia juga memiliki devisa yang cukup tinggi. cadangan devisa, di atas 140 miliar USD dan akumulatif surplus neraca perdagangan sebesar 34,32 miliar USD.

“Penanganan krisis akibat Covid-19 dalam 1 tahun sudah bisa pulih, sehingga ini memberikan sinyal bahwa fundamental ekonomi kita masih sangat baik,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Laporan Khusus One TV News , Jumat (31/12).

Hal ini juga diakui oleh Bank Dunia yang menilai Indonesia saat ini memiliki Kebijakan Fiskal yang prudent dan juga memiliki kebijakan moneter yang tepat, termasuk reformasi struktural yang dilakukan secara masif sehingga mampu menarik investor. “Dibandingkan dengan berbagai negara berkembang, Indonesia juga menonjol karena ketiga kebijakan tersebut,” lanjut Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga mengatakan, return IHSG merupakan hal yang sangat positif, terutama karena sebagian besar pelanggannya berada di sektor ritel atau individu. “Sehingga setelah Covid-19, pasar modal secara struktural lebih kuat. Kemudian kita tambahkan bahwa kita sudah memiliki Sovereign Wealth Fund yang dimodali oleh Pemerintah, dan ini menjadi penyangga pasar modal ke depan,” kata Koordinasi Menteri Airlangga.

Terkait investasi, beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional telah mendorong masuknya investasi lebih dari 5.000 triliun rupiah. Sementara itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, terutama di sektor-sektor yang pertumbuhannya tinggi di masa pandemi, seperti Nongsa Digital Park, serta di sektor energi terbarukan, seperti solar farm, juga banyak diminati investor.

Terkait kebijakan The Fed, Menko Airlangga menegaskan Indonesia masih memiliki buffer untuk menahannya karena selama ini suku bunga di Indonesia relatif tinggi secara delta. “Jadi kita harus tetap mendasarkan pada fundamental yang bersifat kedaerahan,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, keberadaan Forum G20 di Indonesia diharapkan efektif memacu tenaga kerja untuk konsumsi. Menko Airlangga mengatakan forum ini akan memberikan multiplier effect yang besar bagi Indonesia dan mempekerjakan sekitar 33.000 pekerja di sektor perhotelan dan event untuk kegiatan tersebut. “Kepresidenan G20 Indonesia diharapkan memiliki dampak domestik yang lebih tinggi dibandingkan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali pada 2018,” pungkas Menko Airlangga.