JURNALNEWS.CO.ID — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi sebagai salah satu langkah mengurai kepadatan yang dalam beberapa hari terakhir menjadi persoalan serius.
Kebijakan itu mulai berlaku Minggu, 13 September 2026 hingga 20 September 2026, berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026.
Namun, di tengah harapan antrean dapat segera terurai, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah sistem ganjil-genap benar-benar menjadi solusi atas persoalan BBM di Sulsel, atau justru berpotensi melahirkan masalah baru?
Kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya kebutuhan BBM subsidi dan panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah berharap pengaturan berdasarkan nomor pelat kendaraan dapat menciptakan distribusi yang lebih tertib sekaligus mencegah pengisian berulang.
Penerapan ganjil-genap bukan satu-satunya kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Sulsel. Pemerintah juga meminta pengisian BBM untuk kendaraan truk dijadwalkan pada malam hari, membatasi pengisian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi dengan indikator bahan bakar satu bar atau kurang, serta meminta SPBU mengoptimalkan seluruh nozzle dan operator yang tersedia.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya tingginya jumlah kendaraan yang datang ke SPBU.
Plt Kepala Dinas ESDM Sulsel, Kasman, dalam surat yang menjadi dasar kebijakan itu menyebut sejumlah langkah penanganan harus segera ditindaklanjuti menyusul antrean panjang yang terjadi di berbagai SPBU wilayah Sulawesi Selatan.
Di lapangan, pemerintah sebelumnya juga menemukan sejumlah persoalan yang diduga ikut memperparah antrean. Mulai dari kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi, pengisian berulang dalam sehari, hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Temuan tersebut membuat persoalan BBM menjadi lebih kompleks. Sebab, antrean panjang tidak bisa semata-mata dilihat sebagai akibat kurangnya stok.
Ada persoalan distribusi, pengawasan, perilaku panic buying hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang harus ditangani secara bersamaan.
Secara konsep, sistem ganjil-genap memiliki tujuan sederhana: membagi jumlah kendaraan yang datang ke SPBU berdasarkan hari dan nomor akhir pelat kendaraan.
Jika dijalankan dengan disiplin, jumlah kendaraan yang datang secara bersamaan berpotensi berkurang. SPBU juga memiliki kesempatan melayani konsumen secara lebih teratur.
Pengalaman penerapan sistem serupa di daerah lain menunjukkan kebijakan ini dapat membantu mengurangi kepadatan. Di Nabire, Papua Tengah, misalnya, sistem ganjil-genap pengisian BBM subsidi dilaporkan membuat antrean kendaraan di sejumlah SPBU berkurang, meski kebijakan tersebut juga sempat memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Di Luwu Timur, pengaturan pengisian berdasarkan nomor pelat kendaraan juga telah diterapkan. Namun, persoalan ketersediaan stok tetap menjadi faktor penting.
Supervisor Pertamina SPBU Sorowako, Ijam, mengungkapkan stok BBM di SPBU tersebut habis pada sore hari meski pelayanan telah dimulai sejak pagi.
“Buka mulai pukul 06.00, tetapi sekarang pukul 14.55 sudah habis. Hari ini jadwal untuk nomor kendaraan ganjil,” jelas Ijam.
Kondisi itu memberikan gambaran penting. Mengatur antrean memang dapat memperbaiki ketertiban, tetapi belum tentu secara otomatis menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM.
Data Pertamina menunjukkan permintaan BBM di Sulawesi memang mengalami peningkatan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, sebelumnya menyebut kebutuhan solar mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen dalam periode Juni hingga Agustus 2026.
Peningkatan aktivitas logistik, pelebaran disparitas harga BBM hingga indikasi aktivitas pelangsiran disebut menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi permintaan.
Sementara itu, kuota BBM subsidi Sulsel pada 2026 mencapai sekitar 1,8 hingga 1,9 juta kiloliter per tahun, terdiri atas Pertalite sekitar 1,1 juta kiloliter dan Biosolar sekitar 730 ribu kiloliter.
Pertanyaannya, jika permintaan terus meningkat sementara kuota dan sistem distribusi menghadapi tekanan, apakah ganjil-genap cukup?
Jawabannya kemungkinan tidak sesederhana itu.
Sistem ganjil-genap lebih tepat disebut sebagai instrumen pengendalian sementara. Ia bisa mengatur siapa yang datang dan kapan datang ke SPBU, tetapi tidak serta-merta menambah volume BBM yang tersedia.
Karena itu, langkah pemerintah untuk mendorong penambahan pasokan dan kuota menjadi bagian penting dari solusi jangka pendek.
Di sisi lain, penerapan ganjil-genap juga memiliki potensi persoalan.
Bagaimana dengan warga yang benar-benar membutuhkan BBM pada hari ketika nomor pelat kendaraannya tidak sesuai?
Bagi pekerja harian, pengemudi ojek online, kurir, pelaku usaha kecil hingga masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, pembatasan berdasarkan tanggal dapat menjadi persoalan baru apabila tidak dibarengi mekanisme pengecualian yang jelas.
Belum lagi kemungkinan kendaraan menumpuk pada hari tertentu karena masyarakat menunda pengisian.
Pengawasan juga menjadi tantangan besar.
Petugas SPBU harus memastikan nomor kendaraan sesuai dengan aturan, memeriksa ketentuan pengisian dan tetap melayani konsumen dengan cepat. Jika jumlah operator terbatas, kebijakan yang seharusnya mengurangi antrean justru dapat menambah waktu pelayanan.
Persoalan minimnya operator memang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah. Pertamina kemudian menambah sekitar 50 tenaga operator baru yang direncanakan ditempatkan pada 25 SPBU di Makassar yang beroperasi selama 24 jam.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berharap penambahan tenaga tersebut dapat memperkuat pelayanan dan mempercepat pengisian BBM.
“Penambahan tenaga ini tentu kami harap dapat memperkuat pelayanan di lapangan, mempercepat proses pengisian BBM, serta mengurangi potensi terjadinya antrean panjang di SPBU,” kata Andi Sudirman.
Keberhasilan ganjil-genap BBM pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh surat edaran atau aturan di atas kertas.
Ada beberapa faktor yang akan menjadi penentu.
Pertama, ketersediaan pasokan. Tanpa stok yang memadai, sistem sebaik apa pun hanya akan mengatur antrean untuk mendapatkan barang yang jumlahnya terbatas.
Kedua, pengawasan penyalahgunaan BBM subsidi. Pemerintah harus memastikan pengisian berulang, tangki modifikasi dan penggunaan data yang tidak sesuai benar-benar ditindak.
Ketiga, pelayanan SPBU. Seluruh nozzle yang tersedia harus dioptimalkan dan operator harus mencukupi agar waktu pengisian tidak menjadi penyebab baru antrean.
Keempat, komunikasi kepada masyarakat. Warga harus mengetahui dengan jelas bagaimana sistem ganjil-genap diterapkan, kendaraan apa yang terdampak dan bagaimana aturan tersebut berjalan di lapangan.
Pemerintah sendiri telah membentuk dan melibatkan sejumlah unsur dalam pengawasan penyaluran BBM, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas dan Pertamina.
Ganjil-genap BBM bisa menjadi solusi untuk menciptakan ketertiban dalam situasi darurat. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai cara memindahkan persoalan antrean dari satu hari ke hari lainnya.
Pemerintah dan Pertamina kini menghadapi ujian lebih besar: memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan antrean yang lebih rapi, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa BBM tersedia ketika benar-benar dibutuhkan.
Jika pasokan ditambah, pengawasan diperketat, penyalahgunaan ditindak dan pelayanan SPBU diperbaiki, ganjil-genap dapat menjadi pintu masuk menuju sistem distribusi yang lebih tertib.
Namun jika persoalan mendasar tidak disentuh, masyarakat mungkin hanya akan menghadapi antrean dengan pola yang berbeda.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi kendaraan mana yang boleh mengisi BBM hari ini. Tetapi, apakah Sulawesi Selatan sudah menemukan akar persoalan yang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di depan SPBU?
Ganjil-genap mungkin bisa mengatur antrean. Tetapi untuk menyelesaikan krisis, yang dibutuhkan adalah perbaikan dari hulu hingga hilir.
Ilo
Tinggalkan Balasan