JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Aston Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Penutupan Rakernas dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fondasi mewujudkan kota-kota yang modern, tangguh, dan berdaya saing.
“Saya merasa terhormat dan berbahagia hari ini bisa kembali ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri acara penutupan Rakernas APEKSI ke-18 Tahun 2026 ini,” ujarnya.
AHY mengatakan Rakernas APEKSI memiliki peran strategis sebagai forum bagi pemerintah kota untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. Menurutnya, meningkatnya urbanisasi, kebutuhan kawasan permukiman, kemacetan, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi tantangan yang harus dijawab melalui sinergi lintas sektor.
Ia menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah harus terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
“Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Apalagi program sejalan dengan visi-misi bapak ibu di daerah,” katanya.
AHY juga menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Keterlibatan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan.
“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal,” imbuhnya.
Di akhir sambutan, AHY berharap APEKSI terus menjadi ruang pembelajaran bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat, kata dia, akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam mendukung tata ruang, agraria, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan pembangunan antardaerah.
“Yang lebih penting, soal pemerataan pembangunan antarwilayah, guna mewujudkan kota-kota yang semakin maju,” tutupnya.
Dalam sidang pleno Rakernas XVIII APEKSI, para wali kota menyepakati sejumlah rekomendasi strategis. Beberapa di antaranya meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan lingkungan, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.
Forum tersebut juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota mengusulkan adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk keterlibatan daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Usai mengikuti penutupan Rakernas, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan seluruh pembahasan selama forum telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
“Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama,” ujarnya.
“Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” tambah Munafri.
Menurut Munafri, kehadirannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kerja sama antardaerah sekaligus mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat.
Ia menilai Rakernas APEKSI bukan sekadar forum organisasi kepala daerah, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai inovasi pemerintahan yang telah diterapkan di berbagai kota.
Mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, hingga skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan di luar APBD.
“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” katanya.
Munafri menambahkan, secara umum rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI diarahkan untuk memperkuat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, serta memastikan pelaksanaan program nasional berjalan efektif tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
“Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII tahun 2026 ini,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan