JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya membangun daerah yang tangguh melalui penguatan sistem penanggulangan bencana dan ketahanan pangan. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengikuti Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum yang dihadiri kepala daerah dari 98 pemerintah kota di Indonesia itu membahas strategi menghadapi tantangan perubahan iklim, potensi bencana, serta upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Munafri menilai dialog tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat memengaruhi keselamatan masyarakat maupun stabilitas pangan.
“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Munafri.
Dialog Kota Tangguh Bersama merupakan salah satu agenda strategis Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kota yang adaptif, tangguh, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.
Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah didorong menyusun langkah bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.
Menurut Munafri, inisiatif **Tangguh Bersama** menjadi gerakan kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada penanganan bencana, tetapi juga membangun budaya kesiapsiagaan serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
Program yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri itu juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas pemerintah di tingkat kecamatan agar lebih siap, adaptif, dan responsif dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanggulangan bencana.
“Kedepan, kita penguatan kapasitas hingga level Kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” tutur Appi.
Selain isu kebencanaan, Munafri menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dibangun secara menyeluruh dengan memperhatikan empat aspek utama, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan.
Menurutnya, keempat aspek tersebut perlu dikelola secara terpadu agar pemerintah daerah mampu menjamin kebutuhan masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi distribusi maupun harga pangan.
“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh, terintegrasi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan lokal dan nasional,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan