Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional untuk memotret kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Acara tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Menurut Munafri, kebutuhan akan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir semakin mendesak di tengah perkembangan ekonomi yang terus bergerak dinamis. Hal itu mencakup pertumbuhan UMKM, sektor ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital yang berkembang pesat.
“Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar dinilai membutuhkan dukungan data yang valid untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan intervensi yang tepat bagi sektor yang masih memerlukan dukungan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Munafri juga menilai hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar data yang dihimpun memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Data sensus ini, akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi,” katanya.
“Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” sambung Amalia.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data akurat dan komprehensif mengenai aktivitas usaha di Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi baru.
Amalia menegaskan keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Keberhasilan sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS RI juga memperkenalkan kampanye nasional bertajuk TIR, yang merupakan akronim dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan