Nakassar, JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar terus memperluas ruang kolaborasi dengan berbagai elemen politik dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (26/6/2026).
Koalisi tersebut terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas dukungan terhadap berbagai program strategis Pemerintah Kota Makassar, khususnya penataan kota dan pemberdayaan masyarakat.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk silaturahmi sekaligus menyatakan komitmen mendukung kepemimpinan Wali Kota Makassar dalam menjalankan program pembangunan.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” jelasnya.
Menurut Izhar, sinergi antara pemerintah dan partai politik diperlukan agar berbagai kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi, tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” sambung Izhar.
Ia menuturkan, ketiga partai siap mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kadang ada masyarakat yang belum tau secara detile suatu kebijakan Pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Dukungan tersebut juga mencakup program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Kota Makassar.
“Sudah pasti kami mendukung. Arahan Pak Wali jelas, bagaimana mempercantik dan memperindah Kota Makassar,” tuturnya.
“Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut,” lanjutnya.
Izhar menilai hasil penataan kota mulai memberikan dampak positif. Kawasan yang sebelumnya semrawut kini terlihat lebih tertib, akses jalan menjadi lebih lega, trotoar kembali berfungsi, serta lingkungan perkotaan semakin bersih dan nyaman.
“Itulah yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri.
Ia menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang siap mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, kolaborasi lintas kekuatan politik menjadi modal penting dalam memperkuat penerimaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” jelasnya.
Munafri juga meminta agar bentuk kerja sama yang dibangun memiliki arah yang jelas dan mampu menghadirkan manfaat nyata melalui program pemberdayaan masyarakat.
“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah. Harus terlihat ada pemberdayaan di dalamnya dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan komunikasi yang dilakukan melalui kader-kader partai akan lebih efektif karena memiliki kedekatan dengan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima,” tuturnya.
Munafri menegaskan seluruh kebijakan penataan kota bertujuan meningkatkan kualitas ruang publik, memperlancar akses masyarakat, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dan nyaman.
“Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan lokasi alternatif untuk relokasi para pelaku usaha yang terdampak penataan. Salah satu kawasan bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih cepat jika ditempati secara bersamaan.
“Kalau masuknya satu per satu pasti akan sepi. Tetapi kalau sekitar 400 lapak masuk bersamaan, kawasan itu langsung ramai. Pengunjung memiliki banyak pilihan dan para pedagang juga bisa saling menghidupkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Mengakhiri pertemuan, Munafri berharap partai-partai non-parlemen dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat dipahami dan didukung masyarakat.
“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” tutup Munafri.
Tinggalkan Balasan