Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta berbagai lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kota Makassar bertema “Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Produktif yang Inklusif di Kota Makassar” yang berlangsung di Hotel Melia Makassar, Jumat (10/7/2026).
Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Drs. Zaenal Ibrahim, mengatakan pembiayaan produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Pembiayaan produktif bukan hanya menjadi kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Zaenal menjelaskan, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan formal. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar layanan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Oleh karena itu, keberhasilan memperluas akses pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dunia akademik, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Zaenal.
Menurutnya, TPAKD memiliki peran sebagai wadah koordinasi yang menyatukan langkah pemerintah daerah, regulator, perbankan, akademisi, dan sektor jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif.
Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
“Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses terhadap pembiayaan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, mengatakan rapat koordinasi tersebut dirancang sebagai forum strategis untuk memperkuat komitmen seluruh anggota TPAKD dalam mengimplementasikan pembiayaan produktif yang inklusif.
“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin membangun komitmen bersama agar setiap program yang dijalankan dapat saling mendukung,” katanya.
Amri menjelaskan, forum tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan akademisi, tetapi juga menjadi ruang merumuskan berbagai program kolaboratif untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas,” kata Amri.
Dalam rapat tersebut juga muncul usulan penyelenggaraan CFD Financial Day, sebuah program kolaboratif TPAKD yang akan dikemas melalui kegiatan Car Free Day. Program ini dirancang sebagai sarana edukasi keuangan yang menghadirkan layanan informasi produk keuangan formal, konsultasi pembiayaan usaha, edukasi pengelolaan keuangan, hingga akses terhadap berbagai program pemberdayaan UMKM.
Amri menambahkan, rapat koordinasi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, serta mendorong lahirnya program-program kolaboratif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tukasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Kantor Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Mushadi Nurali, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bayu Martanto, serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Salman Samir.
Rapat koordinasi turut dihadiri perwakilan Bank Himbara, Bank Sulselbar, bank swasta nasional, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, BPR/BPRS, perangkat daerah terkait, serta seluruh anggota TPAKD Kota Makassar.
Tinggalkan Balasan