Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar memperluas upaya penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dengan menggelar tracing secara serentak di 339 titik. Program tersebut dipadukan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mempercepat deteksi sekaligus memutus mata rantai penularan TBC di tengah masyarakat.
Gerakan tracing tersebut resmi diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Kantor Kelurahan Antang, Jalan Antang Raya, Selasa (11/8/2026).
Munafri mengatakan, program tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk menemukan penderita TBC, tetapi juga memastikan warga yang terindikasi memperoleh penanganan secepatnya.
“Gerakan ini tidak sekadar mengejar temuan kasus, tetapi menjadi strategi untuk mendeteksi TBC, kita memastikan warga yang terindikasi segera mendapat penanganan, sekaligus mencegah penyakit di lingkungan,” jelas Munafri.
Menurutnya, tracing akan dilaksanakan serentak dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan layanan kesehatan hingga tingkat kelurahan.
“Semua ini akan kita lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan ditracing,” kata Munafri.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut harus menghasilkan dampak nyata dan tidak berhenti pada agenda peluncuran. Penemuan kasus secara dini dinilai penting agar pasien segera memperoleh pengobatan dan risiko penularan dapat ditekan.
Munafri mengakui kasus TBC di Makassar masih menjadi persoalan serius. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah hingga perangkat kewilayahan.
“TBC di Kota Makassar ini relatif tinggi dibanding di daerah-daerah lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan ekstra, penanganan yang sangat serius karena penyakit ini bisa menular dengan sangat cepat,” tegas Appi.
Melalui Dinas Kesehatan dan puskesmas, pemerintah mulai menelusuri warga yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Masyarakat juga diminta tidak menganggap penyakit tersebut sebagai sesuatu yang memalukan.
“Jangan takut dan jangan malu, TBC ini bukan aib, ini penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau Bapak-Ibu menyembunyikan penyakitnya, tidak akan pernah terselesaikan,” imbuh politisi Golkar itu.
Munafri meminta masyarakat terbuka apabila didatangi petugas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan. Warga yang terindikasi positif juga diminta segera mengikuti proses penanganan.
“Maka dari itu, ini penting sekali kalau ada petugas yang datang atau mau dicek, apalagi yang terindikasi positif, silakan melapor untuk mendapatkan penanganan yang lebih detail,” katanya.
Program tracing akan berlangsung selama beberapa bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Kecamatan Manggala menjadi salah satu wilayah awal pelaksanaan sebelum penelusuran diperluas ke seluruh wilayah Makassar.
“Dari Kecamatan Manggala ini, kita mulai untuk menyusuri seluruh wilayah yang ada di Kota Makassar, memastikan target kita untuk menurunkan angka TBC yang ada di Kota Makassar ini dengan signifikan,” terangnya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Munafri meminta camat, lurah, serta RT dan RW aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Terkhusus pada pak camat, pak lurah, sosialisasi ini sangat penting untuk ada di wilayahnya, termasuk Bapak RT/RW,” tuturnya.
“Untuk menurunkan ini, dibutuhkan effort, dibutuhkan sosialisasi yang masif ke tengah-tengah masyarakat,” sambung Munafri.
Menurutnya, perangkat kewilayahan memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan membantu menemukan warga yang bergejala atau memiliki risiko terpapar TBC lebih cepat.
Munafri juga menyoroti perkembangan teknologi pemeriksaan yang dinilai semakin memudahkan masyarakat. Pemeriksaan kini dapat didukung metode seperti rontgen sesuai mekanisme pelayanan kesehatan yang tersedia.
“Dengan kemajuan teknologi dan kesiapan para petugas medis yang kita miliki, insyaallah ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu kan diambil dahaknya, sekarang sisa dirontgen,” harap Appi.
Ia mengimbau warga yang mengalami gejala tidak langsung menyimpulkan dirinya menderita TBC. Pemeriksaan tenaga medis tetap diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan.
“Kalau ada gejala-gejala itu langsung datang secepatnya ke puskesmas untuk bisa dicek dengan baik,” lanjutnya.
Pemkot Makassar memastikan rangkaian tracing dan pemeriksaan kesehatan tersebut tidak membebani masyarakat dengan biaya.
“Seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya satu peser pun,” tegasnya.
Munafri juga meminta petugas memberikan edukasi yang benar agar pelaksanaan tracing tidak melahirkan stigma terhadap penderita TBC. Menurutnya, rasa takut dan malu justru dapat membuat masyarakat enggan memeriksakan diri.
Ia berharap gerakan yang dimulai dari Kelurahan Antang tersebut menjadi momentum memperkuat penanganan TBC secara berkelanjutan.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial yang kita kumpul pagi-pagi di sini, tapi ini harus menjadi tonggak dari bagaimana keseriusan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan seluruh elemen yang dimiliki untuk membasmi yang namanya TBC di kota ini,” tukasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mengungkapkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam program penanggulangan TBC, terutama pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah pasien.
Hingga evaluasi program 2026, TPT baru diberikan kepada 516 orang dari target 72.240 kontak serumah. Capaian tersebut baru sekitar 0,71 persen.
“Yang menjadi kendala di Kota Makassar yang sangat rendah adalah cakupan pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis kontak serumah,” ujar Nursaidah.
Menurutnya, kontak serumah merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar TBC sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Di sisi penemuan terduga TBC, target 2026 ditetapkan sebanyak 48.763 orang. Hingga evaluasi berlangsung, sebanyak 27.851 orang telah ditemukan atau mencapai 57,11 persen.
“Capaian 57,11 persen menunjukkan bahwa upaya penemuan aktif atau active case finding maupun pasif sudah berjalan,” tuturnya.
“Namun, masih terdapat sekitar 42,89 persen terduga tuberkulosis yang belum tersaring di dalam sistem skrining kesehatan,” tambah dia.
Sementara untuk kasus TBC terkonfirmasi, target penemuan tahun ini mencapai 9.030 kasus. Realisasinya telah mencapai 5.556 kasus atau 61,53 persen.
Dinkes Makassar menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan skrining dan penelusuran kontak.
“Karena itu, penguatan skrining dan penelusuran kontak menjadi bagian penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah terjadinya penularan lebih luas,” jelasnya.
Untuk keberhasilan pengobatan, tercatat 4.578 pasien atau 82,40 persen telah menyelesaikan pengobatan secara adekuat. Angka tersebut menunjukkan layanan dan kepatuhan pasien relatif baik, namun masih berada di bawah target nasional minimal 90 persen.
Masih terdapat sekitar 978 pasien atau 17,6 persen yang berisiko mengalami putus obat, retensi dalam pengobatan maupun kematian.
“Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian melalui penguatan pendampingan selama masa pengobatan,” imbuh kadis Kesehatan.
Nursaidah menyebut pemberian TPT bagi kontak serumah menjadi indikator yang paling membutuhkan percepatan.
“Ini yang perlu perhatian kita semua terkait dengan terapi pencegahan tuberkulosis,” harap Nursaidah.
Untuk mengejar capaian tersebut, Dinkes Makassar akan melakukan perombakan strategi investigasi kontak di seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, fasilitas kesehatan swasta, klinik hingga rumah sakit.
“Sinergitaselakukan perombakan strategi penelusuran kontak serumah di seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta, klinik dan rumah sakit,” terangnya.
Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian TPT. Masyarakat akan diberikan pemahaman bahwa terapi pencegahan merupakan bagian penting dalam mencegah berkembangnya paparan menjadi TBC aktif.
Selain itu, skrining aktif akan diperluas ke kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, tempat kerja, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta kelompok rentan, termasuk lansia dan masyarakat dengan penyakit penyerta.
Kelompok dengan risiko lebih tinggi, seperti penyandang diabetes melitus dan kelompok dengan HIV, juga menjadi sasaran penguatan skrining.
“Langkah ini, kita harapkan dapat memperluas jangkauan penemuan kasus sehingga semakin banyak kasus dapat ditemukan dan ditangani lebih awal,” tuturnya.
Dinkes Makassar juga akan memperkuat retensi pasien selama menjalani pengobatan. Peran Pengawas Menelan Obat (PMO) akan ditingkatkan dan teknologi komunikasi, termasuk WhatsApp, akan dimanfaatkan untuk membantu memantau kepatuhan pasien.
“Peningkatan retensi pengobatan dilakukan dengan meningkatkan peran pengawas menelan obat atau PMO dan memanfaatkan teknologi seperti pengawasan berbasis aplikasi WhatsApp,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan