Makassar, JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam penguatan transformasi digital pelayanan publik. Melalui Dinas Sosial. Makassar ditetapkan sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Piloting Digital Bansos dari Kementerian Sosial RI.
Program tersebut dirancang untuk menghadirkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data melalui pemanfaatan aplikasi Perlinsos.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan menjadi bukti kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem digital untuk pendataan penerima bantuan sosial.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos,” kata Masri, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, melalui aplikasi Perlinsos, proses penetapan penerima bantuan tidak lagi bertumpu pada verifikasi manual. Berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat akan diinput ke dalam sistem yang selanjutnya diolah secara otomatis untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat,” ujarnya.
Masri menambahkan, penggunaan aplikasi Perlinsos diharapkan mampu menghadirkan proses yang lebih objektif karena seluruh keputusan didasarkan pada hasil pengolahan data, bukan penilaian individu.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak,” tuturnya.
“Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” sambung Masri.
Menurutnya, sistem tersebut menggunakan beragam indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi rumah, kapasitas daya listrik, hingga sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.
Digitalisasi ini juga menjadi penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya yang masih mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kehadiran Perlinsos diharapkan mampu menjawab berbagai masukan masyarakat terkait akurasi data penerima bantuan.
“Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang akan mendampingi masyarakat saat proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan.
Masri mengungkapkan, berdasarkan koordinasi Dinas Sosial bersama BKD dan Disdukcapil, lebih dari 5.000 agen telah memiliki IKD.
“Target kita sekitar 6.000 agen. Saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD,” terangnya.
“Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan,” lanjutnya.
Agen digital tersebut berasal dari kalangan ASN, baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun. Pelibatan ASN dinilai penting untuk menjaga objektivitas pendataan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan.
“Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Masri juga menyebut Sekretaris Daerah Kota Makassar bertindak sebagai koordinator pelaksanaan program ini. Tahap awal uji coba telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital bersama tim Kementerian Sosial RI.
Saat ini Dinas Sosial tengah menyiapkan pelatihan lanjutan agar seluruh agen dapat segera memberikan pendampingan kepada masyarakat.
“Tahap pertama sudah kami laksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kaluku Bodoa dengan melibatkan sekitar 80 agen dan didampingi langsung oleh Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Program tahap awal menyasar masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Ke depan, pendataan melalui Perlinsos akan diperluas hingga mencakup seluruh warga Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menilai penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola perlindungan sosial yang lebih modern.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat Makassar masuk lokasi pilot project (proyek percontohan) Piloting Digital Bansos oleh Kementerian Sosial RI. Menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data,” ujarnya.
Ia berharap digitalisasi bantuan sosial mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi,” harap Andi Bukti.
Selain fokus pada transformasi digital, Dinas Sosial juga memastikan kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk ancaman kekeringan saat musim kemarau.
Menurut Andi Bukti, stok logistik kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan tersebut berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Logistik yang tersedia meliputi beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak hingga berbagai kebutuhan penanganan bencana lainnya.
“Dengan kesiapan tersebut, kami memastikan pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Andi Bukti. (*)
Tinggalkan Balasan