Pangkep, JURNALNEWS.CO.ID — Satuan Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Kecamatan Labakkang 2 resmi beroperasi usai diresmikan yang berlangsung. Sabtu (15/11/2025). Peresmian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Acara launching turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Badan Gizi Nasional, jajaran kecamatan, tokoh masyarakat, serta para mitra pelaksana. Setelah seremoni peresmian, rombongan langsung meninjau fasilitas dapur SPPG untuk memastikan kesiapan operasional.
Sambutan perwakilan Badan Gizi Nasional disampaikan Kepala Dapur SPPG Labakkang 02, Muammar, yang menegaskan bahwa program MBG merupakan strategi besar menuju “Indonesia Emas 2045”.
Ia menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berdampak pada petani, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan, sehingga membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal. Program ini menargetkan pengurangan stunting dan malnutrisi, khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Lanjutnya, Makanan bergizi diyakini akan meningkatkan konsentrasi belajar, prestasi siswa, serta mengurangi angka putus sekolah. MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat rantai pasok daerah.
“Program ini bukan sekadar memberi makanan, tetapi bentuk perhatian negara dalam memastikan kualitas hidup dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya. Ia berharap seluruh staf dapur dapat menjaga standar pelayanan, higienitas, serta integritas dalam menjalankan program ini. Tutup Muammar.
Bupati Pangkep yang diwakili Asisten I, Asrul Asikin, menyampaikan bahwa pembangunan SPPG Labakkang 2 menambah jumlah dapur yang telah beroperasi menjadi 20 titik untuk wilayah daratan, sementara 22 titik lainnya berada di wilayah kepulauan.
Asrul menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar higienitas dan sanitasi untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (LHS) dari Dinas Kesehatan. Saat ini, tujuh SPPG di Pangkep telah memperoleh sertifikat tersebut.
“Ini penting agar tidak terjadi insiden seperti keracunan makanan akibat pengolahan yang tidak sesuai standar. Anak-anak kita harus menerima makanan yang aman dan bergizi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya dampak ekonomi dari kehadiran SPPG. Dengan sekitar 50 tenaga kerja direkrut di setiap dapur, keberadaan SPPG mampu menyerap ribuan tenaga kerja jika total SPPG di Pangkep telah beroperasi penuh.
“Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan tenaga ahli gizi lokal. Ini membuktikan bahwa program ini memberi ruang tumbuh bagi SDM daerah,” tambahnya.
Asrul mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah kecamatan untuk mendukung penuh program MBG sebagai salah satu prioritas nasional dalam memerangi stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan mitra SPPG Labakkang 02, Nur Asni, mengisahkan proses panjang pembangunan dapur yang memerlukan kerja keras dan koordinasi intensif.
“Awalnya kami kira ini mudah, ternyata membangun dapur standar nasional sangat menantang. Tetapi alhamdulillah dapur ini akhirnya berdiri dan siap beroperasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah ada hampir 25 dapur yang beroperasi secara nasional, sementara 14.000 dapur lain sedang dalam proses kesiapan.
Untuk Labakkang 02, mitra merekrut 50 tenaga kerja, termasuk ahli gizi dari Tondong Palasa dan tenaga akuntansi dari Minasate’ne, sementara mayoritas pekerja berasal dari wilayah Labakkang.
“Lebih dari 100 orang melamar, namun sesuai Juknis hanya 47 orang yang bisa diterima. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi,” jelasnya.
Ia berharap SPPG Labakkang 2 dapat memberi manfaat luas bagi anak-anak mulai dari balita, TK, SD, hingga jenjang menengah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Usai acara peresmian, jajaran pemerintah daerah, mitra, dan tamu undangan melakukan peninjauan langsung ke seluruh fasilitas dapur, mulai dari area pengolahan, penyimpanan bahan baku, hingga pengecekan peralatan standar MBG.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi kriteria sanitasi, keamanan pangan, dan kesiapan produksi sebelum distribusi makanan bergizi dilakukan kepada peserta didik.
Tinggalkan Balasan