JURNALNEWA.CO.ID – Kota Makassar kembali menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya diwakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sejumlah pejabat strategis Pemerintah Kota Makassar juga dipercaya menjadi narasumber pada forum-forum tematik yang menjadi bagian dari rangkaian Rakernas.
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Roem, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Helmy Budiman tampil membagikan pengalaman, inovasi, dan praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Melinda Aksa menjadi pembicara dalam **Ladies Program** yang digelar di Gedung Warenhuis, Medan, dengan tema “Perempuan Tangguh Penuh Percaya Diri”. Forum tersebut mempertemukan Ketua TP PKK dari berbagai kota di Indonesia untuk saling bertukar pengalaman mengenai pemberdayaan keluarga dan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Melinda mengangkat program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang saat ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar.
“Kalau di hulu masyarakat belum mampu memilah sampah dan mengubah kebiasaan, maka TPA akan terus terbebani oleh sampah yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi berakhir di TPA,” ujarnya.
Menurut Melinda, perubahan perilaku masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.
Ia mengatakan, TP PKK bersama Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat edukasi dan pendampingan hingga tingkat RT dan RW agar budaya memilah sampah dapat diterapkan mulai dari rumah tangga. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mendukung target Makassar Bebas Sampah 2029.
Melinda juga menjelaskan bahwa TP PKK menggandeng Pokja Bunda PAUD untuk mengenalkan edukasi pengelolaan sampah kepada anak-anak dan keluarga sejak usia dini.
“Melalui pendekatan tersebut, kesadaran menjaga lingkungan diharapkan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga melahirkan generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan,” imbuh Melinda.
“Ini, bisa dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat,” tukasnya.
Di forum berbeda, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Muhammad Roem dipercaya menjadi narasumber pada Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan.
Dalam kesempatan itu, Roem memperkenalkan inovasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
“Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar,” katanya.
“Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” sambung Roem.
Ia menjelaskan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada 2025 untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat,” tuturnya.
“Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmy Budiman tampil sebagai narasumber pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia yang mengangkat tema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari”.
Dalam materinya bertajuk “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”, Helmy memaparkan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menekan emisi gas rumah kaca melalui pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.
“Komitmen Pemerintah Makassar melalui berbagai program, di antaranya penurunan emisi gas rumah kaca, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik,” jelasnya.
Menurut Helmy, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029 sekaligus mendukung pengembangan kota rendah emisi dan kota tangguh menghadapi perubahan iklim.
“Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan