BONTANG, JURNALNEWS.CO.ID —
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Bontang kembali mengular. Warga terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan BBM, sementara persoalan tersebut terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu sorotan terhadap distribusi BBM yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah antrean kendaraan yang terus mengular, pemerintah dinilai tidak cukup hanya hadir untuk meninjau kondisi di lapangan. Persoalan yang berulang tersebut membutuhkan langkah konkret untuk membenahi akar masalah distribusi BBM, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendesak pemerintah segera mengambil langkah serius dan terukur agar persoalan antrean panjang tidak terus menjadi beban masyarakat.
Menurut Sahib, persoalan antrean tidak akan selesai jika penanganannya hanya sebatas memantau panjangnya barisan kendaraan tanpa membenahi sistem dari hulu hingga hilir.
“Untuk mengatasi antrean BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah,” kata Sahib melalui keterangan yang disampaikan melalui WhatsApp. Sabtu. (29/08)
Langkah pertama adalah pendataan kendaraan secara menyeluruh. Pemerintah harus memiliki data yang jelas mengenai jumlah kendaraan yang beroperasi di Bontang, mulai roda dua, roda empat, roda enam hingga roda sepuluh.
“Pertama, pendataan kendaraan roda dua, roda empat, roda enam dan roda sepuluh,” tegasnya.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting untuk menghitung kebutuhan BBM secara lebih akurat. Tanpa data yang jelas, pemerintah akan kesulitan mengetahui apakah pasokan yang tersedia memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah kedua, pengawasan di seluruh SPBU harus diperketat.
Sahib meminta pengawasan tidak dilakukan secara sporadis atau hanya ketika antrean sudah memanjang. Seluruh SPBU di Kota Bontang harus mendapat pengawasan agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi celah yang dapat memperparah persoalan di lapangan.
“Perketat pengawasan di semua titik SPBU yang ada di Kota Bontang,” ujarnya.
Kemudian langkah ketiga adalah mendorong sistem digital dalam proses pengisian BBM.
Sistem tersebut dinilai penting agar setiap transaksi dapat tercatat dan dipantau. Dengan begitu, pemerintah memiliki data mengenai kendaraan yang mengisi BBM, frekuensi pengisian hingga pola pembelian yang terjadi di SPBU.
“Sistem digital yang wajib dilakukan pada saat pengisian,” kata Sahib.
Ia menilai digitalisasi dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus membantu pemerintah mengetahui kondisi penyaluran BBM secara lebih cepat dan terukur.
Bagi Sahib, antrean berjam-jam bukan lagi persoalan sederhana. Ketika masyarakat harus kehilangan waktu produktif hanya untuk mengisi BBM, maka persoalan tersebut sudah menyentuh kepentingan publik dan membutuhkan tindakan serius.
Pemerintah, kata dia, jangan sampai hanya sibuk memantau antrean, sementara masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
Solusi harus diwujudkan melalui pendataan kendaraan yang akurat, pengawasan ketat di seluruh SPBU dan sistem digital yang mampu mengontrol penyaluran BBM.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar melihat pemerintah hadir di tengah antrean. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu membuat antrean itu berhenti.
Editor: IW
Tinggalkan Balasan