JURNALNEWS.CO.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan termasuk kawasan yang mendapat perhatian karena luasan lahan terbakar masih cukup signifikan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889,69 hektare.

Di Pulau Kalimantan, kebakaran terluas tercatat di Kalimantan Barat dengan 28.680,47 hektare, kemudian Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pencegahan dan penanganan karhutla secara berkelanjutan, bukan hanya ketika kebakaran telah terjadi.

Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D., mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan kelembagaan yang cukup besar dalam menghadapi karhutla.

Menurutnya, ketika kebakaran muncul, berbagai unsur seperti TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, dunia usaha, serta sejumlah pihak lainnya dapat bergerak secara bersama-sama.

Kekuatan tersebut, kata dia, merupakan modal sosial dan kelembagaan yang penting. Namun, pola gotong royong selama ini dinilai masih lebih dominan digunakan ketika krisis telah terjadi.

“Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan. Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar,” jelasnya dalam keterangan yang dibagikan, Sabtu (22/8).

Guru besar UGM yang juga menjabat Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) itu menilai persoalan utama pencegahan karhutla bukan karena Indonesia tidak memiliki program.

Berbagai program pencegahan, menurutnya, telah dibangun. Tantangannya justru bagaimana menjaga kesinambungan, integrasi, serta keberlanjutan program tersebut setelah kondisi darurat berakhir.

“Padahal risiko kebakaran tidak pernah benar-benar hilang. Kerentanan terus berkembang melalui kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, iklim, dan dinamika sosial. Karena itu pencegahan harus menjadi ekosistem penjagaan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Priyono menjelaskan, gotong royong dalam situasi krisis berbeda dengan ekosistem penjagaan hutan. Dalam sistem penjagaan, seluruh pihak tetap terhubung meskipun tidak sedang terjadi kebakaran.

Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, aparat hingga organisasi lainnya perlu berada dalam satu ekosistem yang secara aktif membaca potensi risiko, memantau perubahan bentang alam, mempertahankan fungsi ekologis, mengembangkan pengetahuan, serta melakukan intervensi sejak dini.

“Kekuatan yang biasanya muncul ketika adanya kebakaran harus tetap hidup ketika hutan sedang tidak terbakar. Disitulah pergeseran penting dari gotong royong krisis menjadi gotong-royong penjagaan hutan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pengalaman dari Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian berkembang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Menurut Priyono, lembaga tersebut meninggalkan pengetahuan penting mengenai restorasi gambut. Pengalaman lapangan, berbagai percobaan, praktik restorasi, pembasahan gambut, pemberdayaan masyarakat hingga paludikultur menjadi aset pengetahuan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

“Karena itu, persoalannya bukan perlu atau tidak menghidupkan kembali BRGM, tetapi keberlanjutan asetnya,” katanya.

Tiga Transformasi Penanganan Karhutla

Priyono kemudian menawarkan tiga transformasi strategis dalam upaya memperkuat penanganan karhutla.

Pertama, mengubah pola gotong royong krisis menjadi gotong royong penjagaan hutan.

Kedua, menjadikan berbagai pengalaman penanganan karhutla sebagai memori strategis nasional.

Ketiga, menggeser pola ketahanan reaktif menjadi ketahanan antisipatif.

“Ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Ketangguhan sendiri berarti kemampuan membaca risiko lebih dini, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan bertindak sebelum ancaman berubah jadi bencana,” ujarnya.

Menurut dia, setiap peristiwa karhutla semestinya menjadi sumber pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan sekaligus memperbaiki sistem penanganan.

Indonesia, lanjutnya, sudah memiliki modal kuat berupa kemampuan gotong royong ketika menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengembangkan modal tersebut agar dapat bekerja secara efektif sebelum krisis terjadi.

“Karena itu, transformasi paling penting bukan memperbesar mobilsasi ketika api sudah menyala, tetapi mengubah gotong royong menjadi ekosistem penjagaan hutan yang permanen,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya dinilai dari seberapa besar operasi pemadaman yang dapat dikerahkan.

Justru, keberhasilan tertinggi terjadi apabila kebutuhan terhadap operasi pemadaman berskala besar semakin berkurang karena risiko dan kerentanan telah ditekan sebelum api muncul.

“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan semakin besarnya operasi pemadaman yang dapat dilakukan. Keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika operasi pemadaman besar semakin jarang diperlukan karena bentang alam telah dijaga sebelum api datang,” pungkas Priyono.(*)

Editor: Is