JURNALNEWS.CO.ID — Perwira tinggi Polri berinisial EHS resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Namun, EHS menyatakan keberatan dan memilih menempuh upaya banding atas putusan sidang etik tersebut.

Putusan itu dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta.

Usai persidangan, EHS terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna biru muda. Kedua tangannya dalam kondisi terikat dan wajahnya tertutup masker hitam ketika digiring petugas menuju kendaraan taktis Brimob.

Setelah itu, EHS dibawa kembali ke Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat. Ia akan menjalani proses hukum pidana yang penanganannya dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan bahwa putusan etik tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengembalikan EHS ke tahanan.

“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.

Dalam pemeriksaan etik, majelis KKEP menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas pelanggaran itu, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan tindakan EHS sebagai perbuatan tercela.

Meski menerima putusan pemecatan tersebut, EHS tidak menyatakan menerima hasil persidangan. Ia mengajukan banding sebagai upaya untuk mempersoalkan keputusan majelis KKEP.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan bahwa EHS juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf selama proses persidangan.

“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta.

Anam menjelaskan, persidangan turut menghadirkan sejumlah saksi yang memberikan keterangan mengenai kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Menurutnya, keterangan para saksi membantu majelis memahami rangkaian peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan etik.

“Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan perkara yang sama, Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa (17/11/2026). Majelis menjatuhkan sanksi PTDH kepada AS. Sama seperti EHS, AS juga menyatakan akan mengajukan banding.