Makassar, JURNALNEWA.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pekerjaan dan kewirausahaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menghadiri kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI itu dibuka Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab. Sebanyak sekitar 208 peserta dari unsur penyandang disabilitas, pelaku Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dunia usaha, serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan turut ambil bagian.
Aliyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, yang menjadikan Makassar sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, karena telah menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Menurut Aliyah, kehadiran program tersebut menunjukkan adanya upaya konkret pemerintah untuk memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang setara, baik untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Ia menilai penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang tidak kalah dengan masyarakat lainnya. Karena itu, dukungan berupa akses, kesempatan, pelatihan, dan pendampingan menjadi hal penting untuk membuka ruang mereka berkembang.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” katanya.
Aliyah mengatakan Pemkot Makassar terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta berbagai pihak terkait untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas angkatan kerja.
Sinergi tersebut, lanjut dia, juga diarahkan untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keberadaan pelaku usaha mikro agar mampu bertahan dan berkembang.
Ia kemudian meminta para peserta tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti program tersebut. Menurutnya, pelatihan harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan, memperluas jaringan, sekaligus membuka peluang usaha baru.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan serius, menambah ilmu, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.
Aliyah juga mengungkapkan pengalamannya ketika masih menjadi Anggota DPR RI Komisi IX periode 2014-2024. Pada periode tersebut, ia pernah menjadi mitra Kementerian Ketenagakerjaan dalam berbagai program ketenagakerjaan.
Ia menilai program Tenaga Kerja Mandiri mempunyai prospek besar dalam mendorong masyarakat menjadi pelaku usaha, terutama karena terdapat mekanisme pendampingan dan peluang pengembangan usaha pada tahap berikutnya.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi memiliki tahapan lanjutan berupa pendampingan bahkan penguatan modal usaha bagi peserta yang menunjukkan perkembangan usahanya,” tutupnya.
Kepala BPKK Kendari, Mashur Malaka, menjelaskan lembaganya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan wilayah kerja yang mencakup Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Menurut Mashur, kegiatan di Makassar dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus pembekalan kepada peserta mengenai kewirausahaan inklusif dan penempatan tenaga kerja disabilitas.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang terbuka dan berkeadilan.
“Kegiatan ini diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku usaha, serta perusahaan yang diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Mashur.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, mengatakan penguatan kewirausahaan menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi persoalan pengangguran.
Ia menyebut sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bergerak di sektor informal. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu direspons melalui pengembangan keterampilan, pelatihan vokasi, serta program yang mendorong lahirnya wirausaha baru.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sukro Muhab juga menyerahkan cendera mata kepada Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.
Aliyah turut didampingi Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kepala BPVP Makassar, Kepala BPKK Kendari, Kepala BPVP Kendari, Kepala Balai K3 Makassar, Kepala BPVP Pangkep, Kepala BPVP Bantaeng, serta Kepala Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI.
Tinggalkan Balasan