JURNALNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Rencana percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Makassar masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Makassar mengungkapkan, sedikitnya tiga pihak memiliki dasar dokumen kepemilikan berbeda atas bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah.
Sengketa legalitas tersebut membuat proses pembebasan lahan belum dapat diselesaikan. Pemkot Makassar harus memastikan status hukum setiap bidang tanah sebelum menentukan pembayaran ganti kerugian agar tidak memunculkan persoalan hukum baru.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong dipercepat.
Arahan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan akses lalu lintas di kawasan Barombong segera diperbaiki.
Namun, menurut Izhar, pemerintah belum bisa mengambil langkah pembayaran karena masih terdapat sejumlah pihak yang mengklaim kepemilikan atas objek tanah tersebut.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, kendala tersebut bukan disebabkan lambatnya upaya pemerintah, melainkan adanya perbedaan dokumen legalitas yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah.
“Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertipikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas,” tambahnya.
Izhar menjelaskan, berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak.
Ketiganya yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Masing-masing mengantongi dokumen dengan dasar hukum berbeda sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan tanah sekitar 520 meter persegi.
Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244. Sertifikat itu dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi surat peralihan hak sebagai dasar penguasaan tanah.
Perbedaan dokumen tersebut membuat pemerintah perlu memastikan keabsahan dan status hukum masing-masing bidang sebelum menetapkan pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
“Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut,” tuturnya.
Persoalan juga melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Perusahaan tersebut diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan itu dengan luasan yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
Selain klaim kepemilikan, terdapat gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT GMTD serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Pemerintah juga menerima somasi dari seorang warga yang mengaku memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelas Izhar.
Ia mengingatkan, pembayaran kepada salah satu pihak tanpa kejelasan status kepemilikan berpotensi memicu sengketa lanjutan.
Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah.
Jika sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau skema business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan mengikuti tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Dalam mekanisme baru ini, Pemkot Makassar terlebih dahulu menyiapkan persyaratan dan melakukan verifikasi dokumen. Selanjutnya, berkas diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah persyaratan terpenuhi, proses pengadaan tanah dilanjutkan melalui tahapan yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan serta verifikasi objek dan subjek tanah.
“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Izhar menambahkan, hasil verifikasi dan penilaian nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian.
Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izhar menegaskan, Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pembebasan lahan. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai pembagian kewenangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan dan koordinasi pembangunan. Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan menggunakan pendanaan APBN.
Dengan demikian, kepastian status lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Izhar memahami besarnya harapan masyarakat agar Jembatan Kembar Barombong segera terwujud. Kehadiran akses penghubung tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan pengguna jalan.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutup Izhar.
Tinggalkan Balasan