JURNALNEWS.CO.ID – Ada peristiwa politik yang tidak cukup dibaca dari siapa yang datang dan siapa yang pergi. Ada pula keputusan politik yang maknanya jauh melampaui surat pengunduran diri. Sebab, dalam kehidupan bernegara, mundur dari kekuasaan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan dapat menjadi pernyataan moral, sikap politik, bahkan kritik terhadap sistem yang sedang berjalan.
Pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 dan keputusan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026 menghadirkan dua peristiwa yang menarik untuk dipertemukan. Keduanya berlangsung dalam zaman yang berbeda, dengan latar belakang dan persoalan politik yang tidak sama. Namun, keduanya membuka ruang refleksi tentang hubungan antara kekuasaan, prinsip, legitimasi, dan tanggung jawab kenegaraan.
Hatta meninggalkan jabatan Wakil Presiden setelah perjalanan panjang bersama Soekarno dalam membangun republik. Pengunduran dirinya tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan mengenai arah penyelenggaraan negara dan perkembangan demokrasi Indonesia. Hatta melihat adanya persoalan mendasar dalam praktik ketatanegaraan yang berkembang saat itu. Ia tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Dalam konteks ini, pengunduran diri Hatta dapat dibaca sebagai ekspresi konsistensi terhadap prinsip. Ia memperlihatkan bahwa jabatan publik tidak boleh menundukkan keyakinan seseorang tentang bagaimana negara seharusnya dikelola. Ada saatnya seseorang memilih meninggalkan kekuasaan ketika prinsip yang diperjuangkannya tidak lagi menemukan ruang yang memadai dalam praktik pemerintahan.
Berbeda dengan Hatta, pengunduran diri Gibran berlangsung dalam situasi politik kontemporer yang diwarnai kontroversi mengenai persyaratan pencalonan, dokumen pendidikan, serta persoalan legitimasi politik. Pada 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Dalam surat tersebut, ia menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri dengan alasan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Keputusan itu muncul setelah berkembangnya proses politik berupa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR. Agenda rapat paripurna yang sedianya membahas usulan tersebut kemudian dibatalkan setelah surat pengunduran diri disampaikan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyatakan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus pengunduran diri.
Peristiwa ini tentu tidak cukup dipahami sebagai persoalan personal seorang wakil presiden. Ia harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana demokrasi konstitusional menjaga hubungan antara persyaratan jabatan, legitimasi kekuasaan, dan kepercayaan publik.
Oleh: Samsir Salam,S,Ag.,M.H Mahasiswa Program Doktor IAIN Parepare
Tinggalkan Balasan