JURNALNEWS.CO.ID – Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Layanan lembaga ini mandek karena biaya operasional untuk pengisian bensin atau BBM yang terhenti.
“Kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena untuk seluruh kegiatan yang sifatnya tupoksi bahkan konstitusional tidak bisa jalan,” tanggap Koordinator Kantor Penghubung KY NTT Hendrikus Ara.
Ara di kantornya, Rabu 12 Februari lalu, menerangkan biaya BBM tak dapat terpakai per pekan ini. Akibatnya kinerja mereka harus mandek.
“Tidak diperkenankan lagi membeli BBM untuk mobil kantor. Pertanyaannya, kalau tidak isi BBM bagaimana kita beraktivitas untuk kegiatan kantor? Menurut saya tidak rasional tapi mau tidak mau kita ikuti,” ujar dia.
Lembaga ini mengawasi berbagai pengadilan di NTT sedangkan provinsi ini terdiri dari banyak pulau. Pengadilan negeri saja misalnya ada 16 dan hanya 4 yang lokasinya di Kota Kupang, sisanya di Pulau Flores, Sumba sampai Pulau Rote.
“Kalau untuk BBM di dalam kota saja tidak bisa kita beli ya bagaimana mau pemantauan ke daerah. Itu pasti tidak mungkin dilaksanakan,” ungkap dia.
Tugas mereka juga meliputi advokasi, pemantauan persidangan, penerimaan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Proses pemeriksaan aduan masyarakat ini yang tidak berjalan sejak penerapan efisiensi anggaran berlaku.
Sementara lokasi pemeriksaan laporan masyarakat pun bisa berlangsung di luar Ibu Kota NTT. Biaya untuk itu tidak memungkinkan lagi. Selain itu diperlukan tenaga ahli dari Jakarta dan ini tidak bisa terlaksana.
Kinerja mereka yang mandek akibat efisiensi anggaran ini akan berdampak pada pelayanan publik. Saat ini laporan masyarakat yang masuk hanya bisa diterimanya namun tidak bisa diproses.
“Sekarang proses pemeriksaan aduan atau laporan masyarakat itu dihentikan karena tidak ada anggaran. Nantinya masyarakat marah kita juga,” tukasnya.
Ketersediaan gaji untuk pegawai pun hanya sampai Oktober ini dan dana yang tersisa cuman untuk operasional kantor seperti listrik, air, dan internet.
“Itu saja yang tersisa. Untuk gaji, seperti pernyataan ketua KY kemarin, itu hanya tersisa sampai Oktober. Untuk November dan Desember masih dicari skemanya seperti apa,” ungkap dia.
Menurutnya yang masih positif adalah penggunaan kertas yang ditiadakan dan hanya menggunakan dokumen digital.
Namun ia berharap pemerintah meninjau kebijakan efisiensi ini dengan rekontruksi anggaran agar tugas pokok lembaga ini bisa berjalan.
“Mohon maaf ya, ini kita terima gaji tapi tidak bisa bekerja maksimal. Negara rugi tidak?” pungkasnya.
Penulis: Putra Firmandus
Tinggalkan Balasan