JURNALNEWS.CO.ID – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terus mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat kepulauan. Upaya itu diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (28/7/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pangkep Andi Ilham Zainuddin dan Wakil Ketua II H. Muh Tauhid. Turut hadir sejumlah anggota DPRD, di antaranya Budiamin, Syamsinar, Fadlan Sindangan, Andika, Ririn Prakarsa, dan Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Pangkep mengusulkan percepatan penyediaan listrik melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal bagi pulau-pulau yang hingga kini belum memperoleh layanan kelistrikan secara optimal.
Anggota DPRD Pangkep dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, Rahmat, menyampaikan secara langsung kondisi masyarakat di wilayah kepulauan terluar yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
“Saya lahir di sana dan cukup sangat tahu soal pulau terjauhnya Pangkep,” ucap Rahmat saat bertemu dengan jajaran Ditjen Ketenagalistrikan.
Rahmat menjelaskan Kabupaten Pangkep memiliki 112 pulau, dengan sekitar 90 pulau berpenghuni. Menurutnya, sejumlah pulau memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk menjadi sasaran program PLTS komunal.
“Khusus di Liukang Kalmas, karena saya dari sana, pulau yang masuk tadi itu ada Pulau Bangkauluang, itu paling sedikit penghuninya, sekitar 50 rumah. Selebihnya rata-rata 200 rumah. Jadi memang sangat memungkinkan bantuan program PLTS komunal ini, karena sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menilai data kebutuhan elektrifikasi di wilayah kepulauan telah dimiliki oleh PLN. Hal itu merujuk pada kegiatan sosialisasi program kelistrikan yang pernah dilaksanakan pada 2024.
“Saya yakin sekali sebetulnya datanya itu ada di PLN. Tahun 2024 saya hadir di Pulau Kalukuang menghadiri sosialisasinya. Saya ingat sekali November 2024,” ungkap legislator Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, berharap Kementerian ESDM dapat mengalokasikan program PLTS, baik dalam bentuk komunal untuk fasilitas umum maupun sistem individual bagi rumah tangga di kawasan kepulauan.
Menurutnya, keberadaan listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari mendukung aktivitas ekonomi nelayan hingga menunjang layanan kesehatan dan pendidikan.
“Pulau-pulau terluar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Pangkep. Karena itu, masyarakat di sana berhak memperoleh akses listrik yang layak,” tutur Budiamin.
Ia menegaskan bahwa kondisi geografis Pangkep sebagai daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
“Kami akan kawal proses ini sampai masyarakat di pulau-pulau terluar benar-benar merasakan pelayanan kelistrikan yang setara dengan masyarakat di daratan. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali,” tegas Budiamin.(**)
Tinggalkan Balasan